 |
| PLT Walikota Tegal Nursholeh |
"Statemen Kang Nur soal penghapusan gaji RT RW adalah salah besar. Sebab, menurut kami bukan gaji yang kami terima dari Pemkot selama ini,'' terang salah satu RT di Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan, yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Sabtu (23/9).
Menurutnya, sesuai dengan penjelasan Pemkot terdahulu, uang yang diterima oleh ketua RT dan RW se Kota Tegal per triwulan adalah untuk biaya operasional. Diantaranya untuk alat tulis, sosialisasi, maupun acara pertemuan dengan warga.
"Biaya yang kami terima juga tidak besar, yakni Rp 400 ribu per bulan. Dan kami terima per tiga bulan sekali, " akunya.
Hal sama juga dikatakan ketua RT di wilayah Mintaragen, Tegal Timur, Agus. Dia mengaku rencana penghapusan anggaran untuk RT- RW se Kota Tegal, jelas akan banyak warga yang enggan dipilih atau menjadi lagi. Sebab, selama ini anggaran yang ada juga tidak seberapa. Namun cukup membantu. Hanya saja nilai dietrima per triwulan sehingga nampak besar.
"Ya, seharusnya kami saat ini sudah menerima Rp 1,2 juta. Sebab, sejak bulan Juli-September (3 bulan) kami belum menerimanya, "ungkapnya.
Ditambahkan, penilaian Kang Nur soal program ini adalah politis juga dinilai salah. Sebab, program ini juga ada sejak jaman Walkot Ikmal Jaya. Dan karena programnya dinilai bagus serta membantu tugas Ketua RT dan RW, maka Walkot non aktif Siti Masitha juga melanjutkannya.
"Jadi, sangat tidak pas saat Plt Walkot sekarang menghapus anggaran operasional Ketua RT dan RW. Dan jika memang mau dihapus, anggaran ketua RT dan RW yang per triwulan juga harus dicairkan lebih dulu. Termasuk kami meyakini, pemilihan ketua RT dan RW yang akan mendatang, banyak yang enggan jadi ketua RT maupun RW. Sebab, bisa-bisa akan terus nombok,'' tegasnya.
Diberitakan Radar Tegal sebelumnya, Plt Walkot Nursholeh akan menghentikan sejumlah program yang dianggap politis. Diantaranya menurut Kang Nur, gaji Ketua RT dan RW se kota tegal. (gus/ela)
