Empat elemen ini terdiri dari mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
”Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan,” kata Retno melalui keterangan resmi.
Retno mengatakan, pada pertemuan tersebut juga dibahas lebih mendalam mengenai penyaluran bantuan kemanusiaan. Pada pertemuan itu juga disepakati bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dengan melibatkan Palang Merah Internasional (ICRC ) dan negara lain. termasuk Indonesia dan negara ASEAN lainnya.
Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Yakni dengan meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi yang terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan memprioritaskan bantuannya pada empat hal. Yaitu pendidikan, kesehatan, livelihood atau ekonomi, dan relief.
”Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program,” tutur Retno.
Selain melakukan pertemuan dengan Suu Kyi, Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga menteri. Yaitu menteri pada kantor Presiden, National Security Advisor, dan menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan tiga menteri itu membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar.
Kemarin, retno juga bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing untuk membahas upaya deeskalasi situasi di Rakhine State. Pada pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam, Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State.
”Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat muslim,” kata Retno.
Dalam pertemuan itu, Jenderal Senior Aung Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Dia mengatakan, otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Sebelumnya, Retno juga sempat membahas progress pembangunan rumah sakit Indonesia yang terletak di Myauk U, Rakhine State, dengan otoritas Myanmar. Dari tiga tahap pembangunan, tahap pertama pembangunan rumah sakit Indonesia telah diselesaikan. ”Tahap Pertama ini meliputi pengurukan tanah sehingga rumah sakit tersebut tidak rentan terhadap banjir serta pembangunan pagar,” jelas Retno.
Pembangunan Rumah Sakit Indonesia saat ini sudah memasuki tahap dua. Yaitu pembangunan ruang dokter dan perawat. Tahap dua ini rencananya akan diselesaikan dalam waktu dua bulan. Setelah itu, pembangunan akan langsung memasuki tahap tiga. Yakni pembangunan gedung utama rumah sakit.
Pelaksanaan pembangunan rumah sakit seluas 1.000 meter persegi di atas tanah seluas 8.000 meter persegi itu sepenuhnya dikerjakan oleh kontraktor dan pekerja Myanmar yang terdiri dari orang Rakhine dan Moslem. ”Proses pembangunan tersebut diharapkan bisa membantu proses rekonsiliasi ketegangan antarkomunal di Rakhine State,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
Di sisi lain, ancaman terhadap etnis Rohingya di Rakhine state disebut pengamat terorisme Al Chaidar berpotensi mengundang gerakan kelompok teroris dari Indonesia. Bahkan, berdasar informasi yang diterimanya, sudah ada beberapa orang yang berangkat. “Masih sedikit. Belum jelas berapa (jumlahnya). Di bawah sepuluh,” ungkap dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.
Ketika ditanyai mengenai informasi tersebut, Menko Polhukam Wiranto enggan banyak komentar. Dia hanya menegaskan bahwa sikap pemerintah terhadap kondisi di Myanmar sudah jelas disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. ”Kita memberikan satu atensi khusus. Seperti pertimbangan presiden semalam (Minggu malam),” terang dia.
Namun demikian, Wiranto memastikan bahwa langkah yang diambil pemerintah tidak lantas mencampuri urusan pemerintah Myanmar dengan negaranya sendiri. ”Di sisi lain kami tetap prihatin, menyesalkan itu terjadi. Sehingga bantuan apapun yang dibutuhkan mereka (Indonesia berikan),” terang mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu.
Wiranto juga memastikan, langkah yang dilakukan pemerintah sudah terorganisir dan melalui pertimbangan matang. ”Dalam batas hukum internasional kan gitu,” imbuhnya. Karena itu, dia meminta tidak ada gejolak di dalam negeri. ”Nggak usah diributkan. Dalam negeri nggak usah ribut,” tambah dia. Sebab, pemerintah sudah melakukan upaya maksimal untuk membantu negara tetangga.
Sementara itu, lokasi konlik antara aparat myanmar ada di Rakhie bagian utara. Berdasarkan peta yang diterima Jawa Pos, kawasan konflik tersebut dimulai dari Ponnagyun dan Sittwe dan sisi utaranya hingga menjelang perbatasan dengan Bangladesh. Konflik tidak sampai meluas ke Rakhine bagian selatan.
Sementara, para pengungsi yag tidak mampu menjangkau perbatasan karena alasan jarak memilih berkumpul di lokasi-lokasi yang dianggap aman. Salah satunya di kawasan pesisir Rathedaung.
Di sisi lain, Dewan HAM PBB telah membentuk tim pencari fakta sejak pekan lalu. TPF beranggotakan tiga orang, masing-masing mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dari Indoensia, pengacara Radhika Coomaraswamy asal Srilanka, serta konsultan asal Australia Christopher Dominic Sidoti. Marzuki ditujuk memimpin TPF tersebut.
Marzuki menuturkan, saat ini pihaknya sedang berjuang untuk bisa masuk wilayah myanmar. ’’Kami akan menelusuri pola kejadian dan pikiran-pikiran yang ada di kawasan itu,’’ terangnya kepada Jawa Pos. Untuk menelusurinya, mereka juga harus memeriksa dokumen maupun fakta yang terjadi hingga lima tahun ke belakang.
Ruang lingkupnya tidak hanya khusus di Rakhine Utara, melainkan sudah mencakup keseluruhan Myanmar. Mengingat, persoalan di Rakhine Utara juga terkait dengan pemerintah Myanmar. Meskipun demikian, TPF akan lebih fleksibel dalam bekerja.
’’Kondisi di sana (Rakhine) akan memnentukan bagaimana TPF bekerja,’’ lanjut Marzuki.
Untuk saat ini, ada tiga persoalan utama yang sedang dipetakan oleh TPF sembari berupaya masuk ke Myanmar. Yakni, krisis pembangunan, kriis HAM, dan krisis keamanan. Selebihnya, pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan apapun karena memang belum bekerja. Marzuki berharap bisa segera mendapatkan akses untuk masuk ke Rakhine State sehingga bisa mulai memetakan masalah-maslah yang ada dan bsia memberi rekomendasi.
Dari Jakarta, Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Agus Salim Jakarta Pusat kemarin nampak dijaga puluhan aparat kepolisian. Mereka berdiri di depan gerbang pintu masuk rumah yang bercat gading tersebut. Di depan, juga terdapat bentangan kawat berduri.
Menurut pantauan Jawa Pos, hingga kemarin (4/9) pukul 15.30, tidak banyak aktivitas keluar masuk Gedung Kebes Myanmar. Sebenarnya pihak Kedubes Myanmar tidak terlalu tertutup. Sebab, mereka menerima perwakilan pendemo yang menyampaikan aspirasinya kepada duta besar.
Seperti yang dilakukan Andri Nurkamal, koordinator lapangan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS). Andi dan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam HIMA PERSIS, mulanya hanya berorasi di depan gedung. Mereka menuturkan kalau ingin menemui Dubes Myanmar Aung Htoo. Pihak kepolisian dari Polsek Menteng pun menyampaikan keinginan tersebut. Tak lama berselang mereka masuk dengan menunjukkan KTP.
”Tadi ditemui langsung dengan wakil Duta Besar Myanmar. Saya lupa namanya,” kata Andri setelah 20 menit berada di Gedung Kedubes Myanmar. Dia mengatakan bahwa sambutan dari pihak Kedubes Myanmar cukup bagus. Untuk menjembatani pembicaraan, menurut cerita Ardi, mereka didampingi satu penerjemah.
”Mereka berjanji dalam beberapa hari kedepan akan ada perbaikan,” ujar Andri. Perbaikan yang dimaksud adalah menunggu hasil kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Myanmar.
Andri menyampaikan dalam pertemuannya kemarin bahwa pihak Kebes Myanmar merasa keberatan tentang genosida. Genosida merupakan pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadapat satu suku bangsa atau kelompok. Tujuannya untuk memusnahkan. ”Tapi penerjemahnya meminta agar tidak melanjutkan lagi mengenai hal tersebut,” ujar pria 23 tahun itu.
Kemarin, terjadi tiga unjuk rasa di depan Gedung Kedubes Myanmar. Selain HIMA Persis, ada pula Barisan Muda Penegak Amanat Nasioan (BM PAN) dan kelompok yang menamai dirinya Sahabat Muslim Rohingnya.
Ahmad Yohan, Ketua Umum BM PAN, mengatakan jika pemerintah Myanmar harus bertanggung jawab dalam kerusuhan yang terjadi di negaranya. “PBB dan Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas,” ujarnya. Aksi yang diikuti 40 orang itu mengancam jika tidak ada perbaikan dalam waktu dekat, maka pihaknya akan mengusir perwakilan Myanmar di Indonesia untuk pulang. ”Perwakilan kita di Myanmar pun sebaiknya juga ditarik,” imbuh Yohan. (and/syn/byu/lyn)
