• Berita Terkini

    Kamis, 31 Agustus 2017

    Walkot Ditangkap KPK, ASN dan Aktivis Tegal Diplontos

    AGUS WIBOWO/RADAR TEGAL
    TEGAL - Setelah Wali Kota Tegal KMT Hj Siti Masitha Suparno ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), euforia dari berbagai kalangan bermunculan. Di antaranya
    belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergabung dengan para aktivis di daerah setempat. Mereka sengaja menggundul rambutnya di depan kantor wali kota Tegal, Rabu (31/8).

    ”Ya hanya ini cara kami yang digelar secara spontanitas sebagai wujud syukur atas ditangkapnya Wali Kota Tegal oleh KPK,” terang Khaerul Huda.
    Dia menilai, banyak kebijakan saat kepemimpinan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno yang bobrok dan tidak taat hukum. Di antaranya adalah menonjobkan ASN yang hingga kini masih belum jelas. Padahal, sudah ada keputusan hukum. ”Karena itu, kami berharap struktur pemerintahan yang baru dan yang akan menggantikan Siti Masitha bisa memperbaiki dan lebih baik lagi,” ujarnya.

    Hal senada diungkapkan Udin Amuk dan Guslam. Aktivis yang pernah masuk tahanan gara-gara pernah mengkritik wali kota itu merasa senang. ”Biar merasakan berada di dalam sel,”  ulasnya.

    Udin menambahkan, OTT wali kota oleh KPK harus menjadi keprihatinan bersama selaku masyarakat Jawa Tengah. Namun, di sisi lain patut mengapresiasi ”agresivitas” KPK dalam penanganan korupsi, terutama yang menyangkut pejabat di Jawa Tengah. ”Di Jawa Tengah, setidaknya ada 32 bupati/wali kota dan wakilnya yang terjerat kasus korupsi. Sebanyak 24 kasus telah putus . Enam kepala daerah berstatus tersangka, satu bupati sebagai terdakwa dan satu OTT,” terangnya.

    Dengan maraknya kasus korupsi di Jawa Tengah yang terungkap, katad ia, masyarakat berharap ada pembenahan birokrasi. ”Kami juga berharap OTT KPK bisa menjadi penyemangat bagi aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan polisi,” ucapnya.

    Dia menuturkan, pada 2018 merupakan tahun pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Tengah. Delapan kabupaten/kota di Jawa Tengah akan melaksanakan Pilkada secara serentak, bersamaan dengan pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

    Dia berharap, dalam pilkada nanti masyarakat akan lebih selektif dalam menentukan pilihan. Dia tidak ingin kasus-kasus korupsi kembali terjadi di daerahnya. ”Masyarakat harus memahami seperti apa rekam jejak bakal calon yang akan berkompetisi dalam pilkada nantinya. Dengan demikian, mendapatkan pemimpin yang benar-benar berintegritas,” harapnya. (gus/fat)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top