“Tidak cukup hanya sekedar memasang banner atau spanduk dimana-mana tanpa kemauan dan kerja keras semua pihak untuk bersih dari wuwur,” tandas Program Direktur Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen Yusuf Murtiono dalam siaran persnya, Senin (14/8/2017).
Formasi, kata Yusuf, sangat mengapresiasi tekad bupati mewujudkan pilkades serentak pada September 2017 yang bebas dari politik uang. Baik mulai proses awal sampai pemilihan dan penetapan.
Namun demikian, niat dan kemauan yang baik tersebut tidak mungkin bisa berjalan mulus manakala semua pihak tidak mempunyai komitmen dan tanggungjawab
bersama untuk bersih.
Keteladanan terutama para aparatur, lanjut Yusuf, tidak cukup hanya sebatas tulisan dalam aturan atau sosialisasi. Lebih dari itu, semua pihak harus menunjukkan sikap dan prilaku yang benar-benar bersih, jujur, adil dan dan tidak memihak siapapun.
“Mulai proses awal sampai dengan hari H pemilihan dan penetapan, ruang keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat wajib terwujudnya Pilkades bersih bebas dari wuwuran,” lugas Yusuf.
Pada kesempatan itu, Yusuf juga mengingatkan soal seleksi kepala desa bagi desa yang memiliki lebih dari lima bakal calon kades sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangan.
Pada proses itu, seleksi dilakukan oleh tim kabupaten dengan cara test tertulis dan memberikan penilain terhadap kelengkapan dokumen persyaratan lain yang diatur melalui peraturan bupati.
Namun Yusuf tidak memungkiri dalam konteks pelaksanaan seleksi melalui tes tertulis maupun wawancara, banyak pihak yang meragukan independensi, keterbukaan
dan akuntabilitas pemerintah kabupaten. Hal itu wajar masyarakat desa belum lupa terhadap proses seleksi jaman dahulu yang banyak “permainan” oleh tim kabupaten.
Bahkan sampai tega hanya meluluskan 1 orang bakal calon menjadi calon tunggal. Pengalaman pahit tersebut bagi orang desa tidak bakal akan hilang dari ingatan dan pembelajaran pahit, sehingga wajar manakala saat ini masih banyak yang meragukan sikap netral, jujur dan adil terhadap pelaksanaan test tertulis dan atau wawancara.
“Untuk itu, sekali lagi kami mengingatkan kepada pemerintah kabupaten terutama tim seleksi agar benar-benar membuka ruang publik seluas-luasnya terhadap
setiap tahapan seleksi. Keterbukaan informasi akan proses dan partisipasi masyarakat, terutama dalam merumuskan penilaian masing-masing calon menjadi kunci kepercayaan public bahwa pemerintah kabupaten benar memiliki komitmen pilkades bebas wuwur,”ucapnya.
Disisi lain, Yusuf juga menyarankan tim seleksi dalam melaksanakan tes tertulis dan wawancara mestinya juga dapat melibatkan pihak yang lebih independen,
misal LSM, Perguruan Tinggi, sehingga bisa saling kontrol terhadap setiap tahapan proses. Akuntabilitas penilaian juga harus dapat menyuguhkan sistem yang terbuka dan menghindari kecurigaan para bakal calon Kades peserta seleksi.
Namun apabila pelaksanaan seleksi hanya dilakukan oleh internal tim pemerintah kabupaten maka dipastikan masyarakat khususnya bakal calon tidak mudah
untuk percaya karena pengalaman buruk selama ini.
Formasi juga mengajak semua pihak terutama masyarakat kebanyakan, para pendukung, bakal calon dan panitia pilkades tingkat desa agar terus meningkatkan
pendidikan politik cerdas pilkades dengan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat desa sampai tingkat RT dan Dusun. “Yang paling penting semua masyarakat dapat melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap jalannya Pilkades yang bebas wuwur,” tutupnya. (has)
