• Berita Terkini

    Wednesday, August 9, 2017

    Cegah Wuwuran, Cakades Harus Dikarantina

    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Sikap keras Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, yang mengharamkan praktek politik uang pada gelaran Pilkades serentak mendapat dukungan dari sejumlah pihak.

    Aktivis Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Agus Khanif, menilai deklarasi pilkades bersih yang dilaksanakan baru-baru ini merupakan konsep ideal. “Konsep operasionalnya bagaimana untuk bisa mewujudkan? Berarti perlu strategi teknis di lapangan yang melibatkan banyak unsur, baik formal maupun informal,” tegasnya.

    Agus mencontohkan salah satu keberhasilan pilkades tanpa wuwuran yang pernah dilaksanakan adalah di Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2012.

    Disana pemudanya aktif melakukan siskamling. Sejak H-3 semua kandidat dikarantina di rumah masing-masing dan dijaga. Akses jalan yang mungkin dimanfaatakan para penjudi juga dijaga.

    "Orang luar yang tidak dikenal tidak boleh masuk desa,” cerita Agus yang kebetulan punya teman di desa Bekonang. Karena itu Agus berharap Pemkab Kebumen juga sudah menyiapkan langkah serupa ntuk menindaklanjuti deklarasi pilkades bersih.

    Sementara itu, Waktu pelaksanaan Pilkades Serentak 2017 kian dekat. Yang membuat penasaran masyarakat untuk menyongsongnya, mungkinkah deklarasi pilkades bersih tanpa wuwuran bisa terwujud?. Jargon "ola wuwul ola oblos" yang bermakna tidak akan memilih bila tak diberi wuwuran (amplop) sudah terlanjur melegenda.

    Apalagi pilkades merupakan praktek pemilihan tertua di Indonesia. Sudah ada sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sehingga kebiasaan yang mengiringinya tak mudah dihilangkan begitu saja.

    "Kalau tidak muwur calon kepala desa harus bisa menunjukkan kerja nyata pada masyarakat. Apa yang dilakukannya sebelum menjadi kepala desa, agar bisa menjadi pertimbangan masyarakat," ujar Kepala Desa Wiromartan, Mirit, Widodo Sunu Nugroho.

    Lebih lanjut, Widodo Sunu Nugroho, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kebumen, menegaskan bahwa masalah kerja nyata itu bukan hal yang sepele.

    “Hal itu bisa dilakukan antara lain dengan urun ide, motivasi jaringan dan setting social engineering di desa,” lanjutnya.

    Yang lebih penting lagi menurut Sunu, seyogyanya memang para calon kepala desa tidak meminta untuk dipilih, tapi siap untuk dipilih.

    Sunu juga berharap Pemkab Kebumen menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam mensukseskan gerakan pilkades bersih. Jika gerakan ini serius, maka Pemkab harus melakukan upaya penyadaran pada masyarakat, bahwa masa depan desa ada di tangan masyarakat sendiri. "Jika mereka salah dalam memilih pemimpin akan menanggung resiko yang besar,” harapnya.

    Sunu juga yakin bahwa masyarakat akan belajar dari proses yang terjadi, karena itu pilkades tanpa wuwuran merupakan tantangan yang harus dicoba untuk dilaksanakan.(ori)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top