Beberapa daerah seperti Kecamatan Prembun, Rowokele, Buayan disinyalir menjadi incaran para botoh luar ini. Itu lantaran kawasan tersebut berbatasan atau dekat dengan kabupaten tetangga.
Pasi Intel Kodim 0709/Kebumen Kapten Arh Kholiludin menyampaikan, adanya proses Pilkades serentak di 49 desa di Kawasan Kebumen, efektif untuk mengurangi adanya permainan para botoh ini.
Adanya banyak desa, akan membuat membuat para penjudi tak terkonsentrasi di satu titik. “Sedangkan untuk daerah perbatasan potensi ada adanya permainan gambler (penjudi) tentunya lebih besar,” tuturnya, saat ditemui di Makodim 0709/Kebumen, Jumat (25/8/2017).
Kendati keberadaan botoh perlu diwaspadai, namun mereka tidak dapat masuk tanpa adanya peran serta masyarakat setempat. Dengan kata lain jika masyakat dengan tegas menolak, para botoh pasti tidak dapat bermain pada ajang Pilkades di desa mana pun.
“Kalau mereka hanya bertaruh dengan cara menebak siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu tidak berbahaya. Namun kalau sudah bertindak menggunakan segala cara untuk memenangkan taruhan itu yang perlu diwaspadai. Kendati demikian para gambler pasti memainkan perannya dengan bantuan dari masyarakat setempat,” tegasnya.
Seperti diketahui, pemkab Kebumen bakal menggelar Pilkades serentak di 49 desa pada 6 September mendatang. Dalam gelaran demokrasi tingkat desa ini, Pemkab telah mencanangkan gerakan anti muwur alias tanpa politik uang. Adanya komitmen bersama untuk melaksanakan Pilkades bersih tanpa wuwur, lanjut Kholil, menjadi salah satu cara yang efektif untuk meminimalisasi peran para gambler. Kendati demikian hal itu harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Jika para calon kades, sepakat untuk tidak muwur, namun masyarakat masih mau menerima wuwuran, tentunya itu justru menjadi celah yang besar bagi para gambler. “Masyarakat juga harus komitmen untuk mewujudkan Pilkades bersih dari wuwur,” katanya.
Sementara itu, Dandim 0709/Kebumen Letkol Kav Suep SIP mengingatkan terkait kenetralan anggota TNI . Pihaknya tidak segan-segan untuk memberi sanksi kepada anggota TNI tidak netral. “TNI harus netral dalam Pilkades, jika sekedar berkunjung ke rumah calon untuk mendapatkan informasi dan pengamanan itu tidak menjadi soal, kendati demikian harus tetap netral,” ucapnya. (mam)
