Namun, harapan memang tak selalu sesuai dengan kenyataan. Di tengah perjalanan, program ini terganggu dengan minimnya minat masyarakat untuk menggunakannya. Setidaknya itu terlihat dari Data Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen terkait minimnya penyerapan anggaran untuk program tersebut.
Hingga pertengahan Juli 2017, penyerapan APBD untuk angkutan gratis baru mencapai 12,9 persen atau Rp 483,7 juta dari Rp 3,75 miliar yang dialokasikan. Dari sisi persebaran wilayah, baru ada dua kecamatan yang relatif baik menjalankan program itu dengan capaian lebih dari 50 persen. Selebihnya, kurang dari itu.
Situasi itu kemudian bak bola salju, menggelinding dan akhirnya mencapai puncaknya saat sejumlah awak angkutan menggelar aksi mogok dan enggan menjalankan program ini dengan alasan prosedur ribet. Dan ujung-ujungnya tentu saja, awak angkutan merasa dirugikan dengan adanya program ini karena mereka malah tak mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Antara lain ya karena minat masyarakat yang rendah untuk menggunakan layanan gratis ini.
Jadilah minimnya penumpang ditambah berbelitnya prosedur pencairan dana angkutan gratis membuat awak angkutan ngambek. Meski kabar terbaru menyebutkan awak angkutan itu kembali mau menjalankan program ini, siapa berani menjamin situasi "harmonis" ini akan terus berlangsung?
Apapun yang terjadi, menurut salah satu tokoh pendidikan di Kabupaten Kebumen, Warjan SPd MPd, program Pelayanan Angkutan Gratis Bagi Pelajar Miskin dan Warga Miskin (Pakis Gamis) yang digulirkan Bupati-Wakil Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad-KH Yazid Mahfudz tak boleh gagal. Kegagalan program Pakis Gamis, kata Wardjan, dapat berdampak pada reputasi Bupati.
Terkait dengan minimnya keterserapan program tersebut, Wardjan mendorong Bupati Kebumen perlu mengevaluasi kinerja aparat birokrasi yang menangani program itu. Dengan adanya evaluasi, nantinya dapat diketahui penyebab mengapa penyerapan angkutan gratis sangat minim. “Ini perlu untuk diketahui secara tepat, apakah penyebabnya karena faktor sumber daya manusia (SDM) atau karena faktor yang bersifat administratif-birokratif,” terang Warjan.
Warjan menambahkan, mengingat bahwa para awak angkutan umum merupakan orang-orang yang tidak terbiasa hidup di lingkungan birokrasi. Jadi, wajar mereka menginginkan prosesnya yang praktis, cepat dan mudah serta tidak bertele-tele dalam mengurus pencairan dana.
“Mekanisme pencairan dana seharusnya dapat dibuat yang semudah dan secepat mungkin. Jika memungkinkan sebaiknya berapa pun nominal karcis yang di dapat, sopir bisa langsung mencairkan setiap hari. Untuk itu perlu disiapkan petugas yang melayani pencairan dana setiap saat,” ujar Wardjan.
Terpisah, pemerhati kebijakan di Kebumen, Hariyanto Fadeli dalam akun media sosial mendorong Bupati Kebumen mencari solusi cerdas agar program angkutan gratis ini tak kandas di tengah jalan. "Bupati Kebumen harus punya solusi cerdas atas persoalan ini. Salah satu yang bisa ditempuh adalah mencari investor yang mampu menalangi dana bagi para awak angkutan,"ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kebumen, Drs Maskhemi melalui Kabid Angkutan, Adhy Widodo menyampaikan, minimnya keterserapan bisa jadi disebabkan meratanya kuota karcis yang diberikan kepada masyarakat. Padahal tidak semua masyarakat miskin rumahnya berdekatan dengan jalur angkot.
Jika rumahnya jauh dari jalur angkot, maka mereka tentunya lebih memilih untuk pergi ke sekolah dengan diantar oleh keluarganya. “Misalnya ada pelajar kurang mampu, namun tidak berdekatan dengan jalur angkutan, tentunya fasilitas karcis tidak dipakai,” ucapnya.
Sebelumnya, ketua DPC organda Kabupaten Kebumen, Ir Ngadino sepakat bahwa program angkutan miskin ini layak dipertahankan. Selain menguntungkan masyarakat miskin, sebenarnya awak angkutan ini juga diuntungkan. "Hanya saja, teknis pelaksanaannya khususnya terkait dana bagi awak angkutan itu mungkin perlu disederhanakan," katanya.
Sementara, Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad sebelumnya mengatakan memang ada beberapa hal yang harus dibenahi dengan adanya program angkutan miskin ini. Namun, Yahya Fuad yakin, program ini tetap akan bisa berjalan sesuai dengan tujuan semula. Bilapun ada persoalan itu wajar dan merupakan sebuah dinamika. "Nanti akan kita bicarakan bersama dengan pihak-pihak terkait khususnya DPC Organda," ujarnya. (cah/mam)
