 |
| saefur/ekspres |
Koordinator Program Migran Care, Syaipul Anas menyampaikan, kegiatan bertemakan mendekatkan pelayanan dan perbaikan sistem perlindungan buruh migran bersama organisasi masyarakat, organisasi agama, pemda dan jaringan buruh migran itu diselenggarakan bersama Maju perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).
Diskusi kali ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang permasalahn buruh migran, menstandarisasi perlindungan buruh migran serta mendekatkan pelayanan terhadap calon buruh migran. "Dengan diskusi kali ini diharapkan pemahaman permasalahan buruh migran dapat tersolusikan," katanya.
Anas menjelaskan Kabupaten Kebumen telah meiliki Peraturan Daerah (Perda) No 5 tahun 2014 tentang penetapan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia. "Pemerintah harus merespon pemerintah kurang cepat dalam menangani permasalahan buruh migran, dan implementasi Perda tersebut belum dirasakan oleh para buruh migran sehingga kasus kasus buruh migran terus terjadi," katanya.
Sebanyak 22 organisasi yakni Disnaker KUKM, Disbapermades, P3A, PMII, KNPI, Serbumi, FKPD, Pakis, Bappeda dan jajaran pemerintah lainnya hadir kemarin. Melalui diskusi itu, Anas berharap, permasalahan buruh migran dapat segera teratasi dan pemerintah lebih peduli terhadap nasib buruh migran.(saefur)
