• Berita Terkini

    Wednesday, June 7, 2017

    Fraksi Demokrat Tuding Kadinas Distapang Kebumen tak Transparan

    sudarno ahmad/ekspres
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Fraksi Partai Demokrat DPRD Kebumen mencurigai Dinas Pertanian dan Pangan (Distapang) tidak transparan terkait proses pengadaan barang dan jasa.

    Fraksi Partai Demokrat mengungkap hal itu melalui juru bicaranya, Rifai Yuniatoro, pada rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, Rabu (7/6/2017).

    "Kami memberikan penilaian bahwa terindikasi kepala OPD tidak transparan dalam proses dan mekanismenya. Untuk itu kami minta dinas tersebut untuk segera menyusun SOP dan prosedur yang jelas dan terukur," pintaya saat membacakan laporan fraksinya.

    Fraksi Partai Demokrat mensinyalir di Dinas Pertanian dan Pangan ada oknum non PNS yang memiliki kewenangan melebihi kepala bidang. "Kami minta bupati selaku kepala daerah untuk mengevaluasi kinerja kepala OPD tersebut," tegasnya.

    Bahkan, lanjut Rifai, rangkaian penentuan penunjukan-penunjukan langsung di bidang sarana dan prasarana pertanian 2017 juga masih dikoordinir oleh oknum PNS di OPD tersebut.

    "Yang kemudian cara penentuan dan pemilihan rekanan menjadi sangat tendensius. Serta cenderung memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk memperoleh gratifikasi," ungkapnya.


    Fraksi Partai Demokrat meminta bupati melalui OPD teknis terkait untuk menyusun SOP terhadap program, progress, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Baik yang dilakukan secara pengadaan langsung maupun lelang. Supaya tidak ada lagi indikasi dan tidak terjadi “kolaborasi jahat” antara Kepala Dinas, Kabid, Kasie, dan PPTK dalam proses pelaksanaannya.

    "Jangan ada lagi para rekanan yang membawa-bawa nama bupati, wakil bupati, sekda, pimpinan DPRD dan anggota, maupun pejabat lainnya. Pengalaman OTT oleh KPK harusnya membuat kita lebih profesional dan lebih baik dalam bekerja secara ikhlas," bebernya.

    Disisi lain, Fraksi Partai Demokrat meminta bupati untuk mengevaluasi tambahan penghasilan pegawai eselon III, eselon IV dan para staf. Pasalnya, yang berlaku saat ini sangat tidak adil jika dibandingkan dengan eselon II. "Fraksi Partai Demokrat menilai tambahan penghasilan pejabat eselon II terlalu tinggi. Gap Eselon II dengan eselon lain terlalu jauh. Mohon hal ini menjadi perhatian dan catatan untuk bupati selaku kepala daerah," pintanya.


    Rapat paripurna yang dipimin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo itu dihadiri oleh Wakil Bupati Yazid Mahfudz.(ori)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top