• Berita Terkini

    Tuesday, April 4, 2017

    Presiden Minta Anggaran Diperketat Lagi

    JAKARTA- Tahun anggaran 2017 baru saja masuk kuartal kedua. Namun, Presiden Joko Widodo sudah meminta kabinetnya untuk mengetatkan anggaran. Di saat bersamaan, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018 juga dikoreksi menjadi 5,6 persen. Padahal, November lalu dengan percaya diri pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6,1 persen di 2018.


                     Kemarin (4/4), Presiden menggelar rapat kabinet paripurna bulanan di Istana Negara. Topik utama yang dibahas adalah pagu Indikatif APBN 2018. Saat rapat itulah, Presiden meminta para menterinya untuk menghemat pengeluaran secara besar-besaran, terutama untuk belanja barang. "Mumpung kita baru masuk pada tiga bulan pertama,"  ujarnya.


                    Dia meminta anggaran rutin yang dikeluarkan setiap tahun dicek ulang. Menurut Jokowi, banyak biaya yang bisa dipangkas. "Itu bisa dilarikan ke belanja modal," lanjutnya. Pengetatan anggaran itu akan terus diberlakukan setidaknya sampai 2018.


                    Dia mengingatkan, volume belanja APBN berpotensi mencapai Rp 2.200 triliun. Karena itulah, fokus utama harus diarahkan kepada pembangunan. Belanja modal diperbesar, sementara belanja non modal di-review ulang secara mendetail. Sebab, dia menilai belanja non modal tahun ini masih berlebihan. Belanja barang akan dibatasi maksimal sama seperti 2016.


                    Apalagi, pada 2018 pemerintah punya target khusus di bidang infrastruktur. "Seluruh program infrastruktur nasional harus dapat diselesaikan pada 2018,"  tutur Presiden 55 tahun itu. Infrastruktur bakal menjadi modal kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.


                    Pengetatan anggaran juga diberlakukan untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Jokowi meminta ada formula yang dinamis dalam penghitungan DAU. Sehingga, bila pendapatan nasional turun, DAU juga akan ikut turun. "Enak sekali (pusat) pontang panting cari income, kadang tidak tercapai, tapi DAU tetap," ucapnya.

    DAU tetap pun sebenarnya tidak masalah. Hanya, persoalannya selama ini DAU lebih banyak disimpan di Bank ketimbang digunakan membangun daerah.


                    Sementara itu, mengenai pertumbuhan ekonomi, pemerintah memilih realistis di angka 5,6 persen sebagai proyeksi 2018. Untuk menggenjot pertumbuhan, pemerintah masih mengandalkan dua hal. Yakni, ekspor dan investasi. Kedua sektor tersebut bakal terus didorong agar menciptakan aktivitas ekonomi.


    Khusus untuk ekspor, diupayakan melalui pasar-pasar baru yang belum pernah terjamah. Sejumlah negara di Asia Selatan dan Afrika berpotensi menjadi sumber pemasukan. Sementara, untuk investasi diupayakan melalui penyederhanaan berbagai aturan terkait penanaman modal. Sehingga, bisa menarik minat investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia.


    Wapres Jusuf Kalla menjelaskan, proyeksi pertumbuhan ekonomi itu tidak diambil tanpa dasar. Pada 2014, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2018 mencapai 7 persen. Lalu turun lagi menjadi 6,1 persen pada November 2016. Angka tersebut muncul sebagai hasil analisa terhadap kondisi terakhir ekonomi. "Kita usahakan dicapai (5,6 persen), kalau bisa lebih dari itu," ujarnya di kantor wapres kemarin.


    Pengetatan anggaran menurut JK juga bukan berarti sekadar berhemat. Melainkan, menjadikan dana yang ada menjadi lebih produktif.  "Kalau uang yang ada bisa bikin jalan 1.000 kilometer, mengapa harus bikin 700 (km)," lanjutnya.


    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa efisiensi yang diwacanakan presiden untuk anggaran 2018 bukan berarti penghematan. Sri menjelaskan bahwa yang dimaksud presiden dengan efisiensi itu adalah setiap kementerian dan lembaga melihat secara detail komposisi belanja mereka masing-masing.


    Selama tiga tahun terakhir, lanjutnya, terjadi perkembangan yang cukup signifikan untuk APBN.
     "Sekarang saja sudah Rp 2.080 triliun. Tahun depan bisa Rp 2.200 triliun lebih. Dengan total sebesar itu, pertanyaannya kenapa belanja modalnya masih sangat terbatas," katanya saat ditemui di Hotel Borobudur kemarin (4/4).

    Sri menambahkan, peningkatan pesat terlihat jelas pada total belanja barang. Mulai dari perjalanan dinas, listrik, pertemuan, dan yang lainnya memakan anggaran yang cukup besar. "Ini diperkirakan masih banyak ruang untuk efisiensi. Instruksinya seluruh anggaran kementerian dan lembaga di 2018 untuk belanja barang tidak boleh lebih dari belanja barang di 2016," ujarnya.


                 "Kalau direncanakan dengan teliti kita hanya punya anggaran sebesar 2016, apa saja yang akan kita prioritaskan di 2018," tambahnya.

    Menurut Sri, berdasarkan sidang kabinet diketahui bahwa jika dilakukan kontrol terhadap belanja barang di 2016, maka di 2017, negara bisa mendapatkan dana lebih sebesar Rp 34 triliun untuk anggaran belanja lainnya. "Jadi, sebetulnya bukan dipotong. Tapi dialihkan untuk menyelesaikan program prioritas nasional. Seperti pembelian tanah, multiyears contract yang anggarannya signifikan," jelasnya.


                    Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa arahan Presiden untuk menghematan itu sebenarnya untuk realokasi anggaran yang sudah ada untuk pos-pos prioritas. "Hal-hal yang belum prioritas bisa diprioritaskan untuk nrealokasi ke belanja modal yang bermanfaat untuk Nawacita. Beliau minta kalau ada kemungkinan di-switch ke yang lebih prioritas," terang Basuki.


                    Basuki menambahkan, Nawacita memang jadi prioritas pemerintah untuk saat ini. Menurutnya, realokasi anggaran itu dilakukan supaya semua program Nawacita tetap berlanjut di 2018 dan bisa diselesaikan pada 2019. "Jangan sampai ada yang belum selesai," ucapnya.


                    Terkait anggaran 2018 yang disamakan dengan anggaran 2016 tanpa adanya penyesuaian inflasi, Basuki mengatakan hal tersebut masih belum diputuskan. Yang sudah diputuskan, lanjut Basuki, adalah shifting anggaran untuk belanja barang ke belanja modal di 2017. "Ini kita diminta review. Ini kan baru masuk kuarter pertama," tuturnya.

                    Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih menjadi tumpuan perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai lebih dari 50 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ekonom Institute For Develoment of Economic and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan, pemerintah tidak bisa jika hanya mengandalkan pembatasan konsumsi dan anggaran. Selain karena ketergantungan yang tinggi pada sektor konsumsi, daya beli masyarakat juga akan terpengaruh.


    Masalahnya, kata dia, adalah mengenai kebijakan dan program pemerintah yang dapat menaikkan daya beli. "Jadi uang banyak, tapi program-programnya tidak banyak menyentuh langsung masyarakat. Misalnya kalau dana pendidikan, yang dibutuhkan adalah akses merata, bikin gedung dan sebagainya, tapi tidak terlalu dirasa masyarakat," katanya.


    Banyaknya program dan dana yang dikeluarkan pemerintah sebetulnya juga akan berdampak pada sektor swasta. Selanjutnya, serapan tenaga kerja meningkat sehingga daya beli masyarakat juga akan membaik. Kalau pun ada pembatasan anggaran dari pemerintah, harus dilakukan pada sektor-sektor yang tidak berhubungan langsung dengan pertumbuhan di sektor swasta. Untuk hal ini, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat konsumsi di sektor apa yang bakal dipangkas.


    Di sisi lain, ada hal yang lebih penting dan mampu memberi dampak jangka panjang. Yakni, peningkatan kualitas sumber daya masyarakat (SDM). Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri (Kein) Arif Budimanta mengatakan, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, dengan skor 0,689. Itu lebih rendah dibanding peringkat negara tetangga. "Malaysia ada di peringkat 59 dengan skor 0,789, sementara Turki di peringkat 71 dengan skor 0,767," ujarnya.
     (byu/and/rin)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top