 |
| ILUSTRASI |
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kebumen, Djoenedi Faturachman, mengatakan penyebab kegagalan pembuatan Tahura di Kebumen karena adanya sekelompok warga yang protes. Masih ada warga yang tak rela tanah garapannya berubah menjadi hutan konservasi. Padahal, Tahura yang merupakan hutan konservasi flora fauna untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan pengetahuan umum bagi masyarakat.
"Ini sempat menjadi obsesi tersendiri bagi Kebumen, beberapa tahun lalu," kata mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kebumen ini.
Djoenedi menjelaskan, Tahura sanbat didambakan karena merupakan prototipe hutan yang benar-benar didekasikan bagi pelestarian flora fauna dan lingkungan sekitar. Serta untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat hutan.
Setelah belum berhasil membangun Tahura, Kabupaten Kebumen harus merelakan pengelolaan hutan rakyat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah per 1 Januari 2017.
Padahal Kabupaten Kebumen memiliki hutan rakyat yang cukup luas, yaitu mencapai 32.294,22 hektar atau 25 persen dari luas wilayah Kebumen. Munculnya kesulitan di lapangan saat memproses pembuatan Tahura itulah, kata dia, menyebabkan di Jawa Tengah sampai kini baru ada satu Tahura. Yaitu di Kabupaten Karanganyar.
"Semua hutan yang selama ini dikelola oleh Pemkab Kebumen, termasuk hutan-hutan rakyat di desa-desa, pengelolaannya kami serahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," imbuhnya.
Tak hanya itu, PNS yang dulu bekerja di Dishutbun Kebumen juga dilimpahkan kewenangannya ke Pemprov Jateng. Termasuk aset perkantoran di Jalan Ampera Kebumen. "Kami menyerahkan aset personil kepada Balai Pengelolaan Hutan Jawa Tengah Wilayah VII (Kebumen, Banjarnegara dan Purworejo)," pungkasnya.(ori)
