• Berita Terkini

    Tuesday, April 25, 2017

    Golkar Belum Copot Setnov

    JAKARTA - Munculnya pernyataan Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai terkait status hukum Ketua Umum Setya Novanto, membuat internal Partai Golongan Karya kembali menyampaikan bantahan. Pengurus DPP Partai Golkar menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pembahasan apapun untuk melakukan evaluasi atas kepemimpinan Setnov. Hal yang berbeda disampaikan struktur diluar pengurus, yang meminta segera dilakukan evaluasi demi penyelamatan Golkar.


      Klarifikasi atas pernyataan Yorrys pada Senin (24/4) disampaikan Sekretaris Jenderal Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin (25/4). Idrus menyatakan bahwa dirinya mendapat banyak pertanyaan meminta klarifikasi oleh media, pasca pernyataan Yorrys. Namun, baru kemarin dirinya bisa menjelaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu.


      ”Saya sudah telepon Bang Yorrys, minta klarifikasi. Yang dimaksudkan bukan nyata-nyata tertulis di berbagai media,” kata Idrus didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Golkar.


      Menurut Idrus, Yorrys menyampaikan kepada media bahwa Partai Golkar saat ini dalam kondisi siap untuk melakukan upaya organisasi, menyikapi posisi hukum sang Ketua Umum. Yorrys menyampaikan kepada Idrus bahwa kondisi siap yang dia maksud tidak hanya pada posisi saat ini. ”Partai Golkar dalam kondisi apapun perlu siap, tidak ada masalah pun siap, apalagi ada masalah,” ujarnya.


      Terkait dengan isu pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Idrus menyatakan tidak ada pikiran dari siapapun internal Golkar menggelar Munaslub. Hal itu menurut Idrus telah disampaikan dalam rapat konsultasi di Bali pada 21 Maret lalu. Rapat yang dihadiri pengurus DPP, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan dan perwakilan DPD Golkar di 34 provinsi menyatakan mendukung kepemimpinan Setnov.


      ”Pertimbangannya, ada beberapa alasan, dalam waktu yang tidak lama kepemimpinan, sudah ada prestasi memenangkan pilkada serentak 2017. Golkar adalah pemenang terbanyak dengan 58 persen kemenangan,” kata Sekjen Golkar sejak tahun 2009 itu.


      Selain itu, Idrus menyebut Setnov telah mampu melakukan konsolidasi. Dalam waktu 10 bulan kepemimpinan, Setnov telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 250 kabupaten/kota. ”Banyak DPD Golkar mau datang ke Jakarta, intinya ingin memberikan dukungan,” kata Idrus.


      Terkait pernyataan Yorrys yang menyebut Setnov sebentar lagi tersangka, Idrus menilai penyampaian itu hanya bagian dari dinamika. Idrus menilai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini telah dan akan bekerja berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. ”Partai Golkar sendiri siap untuk menghadapi proses-proses ke depan,” ujarnya.


      Berbeda dengan penyampaian Idrus, fungsionaris Golkar di luar kepengurusan menanggapi berbeda pernyataan yang disampaikan Yorrys. Ketua Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, pernyataan Yorrys adalah representasi sikap dan ekspresi dari sebagian besar pengurus DPP, pasca disebutnya Novanto dalam dugaan korupsi E-KTP. Terbukanya sekarang sikap seperti itu tentu disebabkan begitu cepatnya perkembangan terkait kasus e-KTP itu, khususnya dari keterangan beberapa saksi yang menyebut kuatnya keterlibatan Setyanovanto.


      ”Saya dengan beberapa kawan di GMPG tentu merasa dapat dukungan dari sikap terbuka Bang Yorrys di DPP,” kata mantan Wakil Sekjen Partai Golkar itu.

      Menurut Doli, sikap Yorrys itu diharapkan bisa diikuti oleh suara internal Partai Golkar lain, termasuk dukungan dari DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini penting dalam upaya penyelamatan Partai Golkar dari ancaman keterpurukan kembali.


      Doli menilai, proses Munaslub atau pergantian kepemimpinan sudah tidak bisa ditawar lagi. Setnov dalam hal ini sudah kehilangan kredibilitasnya dalam memimpin Golkar. Termasuk sudah salah sikap dan gagal telak dalam Pilgub DKI, yang tentu mengundang ketidak percayaan publik terhadap partai.


      ”Dugaan keteibatannya yang semakin menguat dalam kasus e-KTP ini pun telah menimbulkan kemarahan dari masyarakat yang pasti akan sangat berpengaruh pada elektabilitas partai,” ujarnya.


      Wakil Presiden Jusuf Kalla turut prihatin dengan kondisi Partai Golkar yang pernah dipimpinya pada 2004 sampai 2009. Dia menuturkan saat ini kondisi partai beringin itu sedang dalam posisi yang tidak menyenangkan. Lantaran Ketua Umum Setya Novanto sudah dicekal keluar negeri oleh KPK.


      ”Dan apabila ada perkembangan lain lagi tentu suatu partai harus mempunyai pemimpin yang baiklah,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, kemarin (25/4). Dia tidak menjelaskan lebih detail perkembangan lain yang dimaksud. Sangat mungkin berkaitan erat dengan tahapan penyelidikan yang sedang berjalan di KPK.


      Namun, JK menyarankan bila toh ada pergantian ketua umum itu tidak perlu menggunakan mekanisme musyawarah nasional luas biasa (munaslub). Tapi, bisa langsung menggelar musyawarah nasional (munas) saja. ”Menurut saya kalau munaslub sisa dua tahun umur pengurus ini. Nanti dua tahun munas lagi, jadi mungkin perlu sekaligus munas saja,” tambah dia.


      Pertimbanganya salah satunya untuk penghematan anggaran.Tentu, pengaturan kapan pelaksanaan munas atau munaslub itu tergantung di internal partai. Perlu ada pelibatan seluruh struktur partai. Bukan hanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tapi juga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD).


      ”Tapi bagaimanapun musti ada penyelesaian. Kalau ketuanya tersangkut. Tapi kita menunggu saja perkembangannya,” jelas JK. (bay/jun)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top