 |
| ILUSTRASI |
Rakor yang dipimpin Wakil Bupati Tegal Umi Azizah itu, dihadiri Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jateng, anggota Forkopimda, forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspika Suradadi dan Kramat, kepala desa di wilayah pantura, organisasi masyarakat (ormas), LSM Pelita, tokoh masyarakat, dan perwakilan mucikari serta Pekerja Seks Komersial (PSK) dari Lokalisasi Peleman.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Tegal Eko Djati mengatakan, jumlah lokalisasi di wilayah pantura yang akan ditutup sebanyak 4 titik. Dari jumlah itu, 3 diantaranya berada di wilayah Kecamatan Kramat, yakni Lokalisasi Wandan di Desa Munjungagung, Turunan di Dukuh Pengasinan Desa Maribaya, dan Gang Sempit (GS) juga di Desa Maribaya. Sedangkan satunya lagi, Lokalisasi Peleman di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi. Menurut Eko, keempat lokalisasi itu rencananya akan ditutup sebelum bulan puasa tahun ini.
"Mungkin sekitar bulan Mei, kami akan menutupnya," kata Eko.
Berdasarkan pendataan dan verifikasi yang dilakukannya, Eko mengaku jumlah PSK yang berada di empat lokalisasi itu sebanyak 423 orang. Mereka berusia antara 17 tahun hingga 55 tahun. Usia termuda, mayoritas berada di Lokalisasi Peleman. Sedangkan jumlah wisma atau mucikarinya, sebanyak 130 orang. Sementara untuk warga terdampak, sekitar 298 orang.
Sesuai rencana, lanjut Eko, para PSK akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 5.050.000. Rinciannya, Rp 3 juta untuk usaha ekonomi produktif atau untuk modal usaha, Rp 1,8 juta untuk jaminan hidup, dan Rp 250 ribu untuk biaya pemulangan ke daerah asalnya. Sedangkan bantuan dari Pemkab Tegal, berupa pelatihan tata boga dan tata rias. Pelatihan diberikan secara gratis. Menurut Eko, kenapa hanya PSK yang mendapatkan bantuan, karena PSK merupakan korban perdagangan manusia.
"Kalau mucikari itu justru yang salah. Dia sudah melakukan perdagangan manusia. Gak dituntut saja sudah untung," ujarnya.
Eko mengemukakan, bagi warga terdampak wanita juga akan diberdayakan. Yaitu, diberi pelatihan yang sama seperti PSK, tata boga dan tata rias. Sedangkan warga terdampak laki-laki, juga akan diberi pelatihan montir. Namun, pelatihan itu tidak bisa dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Sebab, anggaran pelatihan baru akan diusulkan pada APBD Perubahan 2017.
"Jumlah PSK itu belum final. Karena kami belum melakukan validasi, kami baru verifikasi," ujarnya.
Eko menambahkan, apabila empat lokalisasi itu sudah ditutup, pihaknya akan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk selalu siaga di sekitar lokasi. Tujuannya, supaya mereka tidak beroperasi lagi. Jika ada yang nekat beroperasi atau membuka tempat prostitusi, terpaksa akan diproses hukum.
"Selama ini kita sudah sosialisasi. Untuk penutupan ini, kami dianggarkan Rp 1 miliar," tandasnya.
Wakil Bupati Tegal Umi Azizah menyatakan, tujuan penutupan lokalisasi ini untuk mencegah ketertindasan kaum perempuan dalam ketunasusilaan. Selain itu, juga untuk mengurangi penderita penyakit HIV/AIDS. Sejauh ini, jumlah penderita HIV/AIDS sudah mulai bertambah. Bahkan, sudah menyebar ke 18 kecamatan di Kabupaten Tegal.
"Penyakit itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa bertahan hidup jika mengonsumsi obat ARV (antiretroviral)," ungkapnya.
Untuk itu, wabup optimistis akan menutup empat lokalisasi itu. Adapun, upaya yang sudah dilakukan selama ini yakni menyiapkan anggaran, pembentukan tim panitia, koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial, pendataan jumlah PSK, wisma, mucikari, warga terdampak, dan melaksanakan sosialisasi.
"Semoga sebelum puasa, tempat itu sudah tidak beroperasi lagi," pungkasnya. (yer/ima)
