• Berita Terkini

    Friday, March 31, 2017

    BUMDes Sudah Capai 18.446

    JAKARTA – Pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terus melonjak dalam dua tahun belakangan. Hingga saat ini, pemerintah mencatat bahwa jumlah lembaga usaha di desa tersebut mencapai 18.446 buah. Pemerintah pun mendorong pencetakan BUMDes yang baru.


                Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menjelaskan, jumlah BUMDes memang melonjak semenjak alokasi Dana Desa mulai dikucurkan. Hal tersebut dilihat dari pertumbuhannya dibanding angka BUMDes tahun 2014, 1.022 unit, yang hampir mencapai 20 kali lipat.


                ’’Jumlah BUMDes tahun ini sudah menembus 18 ribu yang menjadi salah satu catatan positif kami,’’ ujarnya di Kemendes PDTT di Jakarta kemarin (31/3).

                Namun, pembentukan tersebut masih belum merata. Dari seluruh BUMDes di Indonesia, 6.728 berada di Nangroe Aceh Darusalam (NAD) atau 36 persen. Setelah itu. Provinsi Jawa Barat menaungi 2.964 unit atau 16 persen dari total BUMDes di Indonesia.


                Sedangkan, di provinsi lainnya yang jumlah BUMDesnya masih bisa dihitung jari. Misalnya, Provinsi Jambi yang hanya menaungi 11 BUMDes, atau Provinsi Papua yang hanya memiliki 10 BUMDes. ’’Kami saat ini terus mendorong adanya pembentukan BUMDes. Terutama dengan penggunaan alokasi Dana Desa tahun ini,’’ ungkapnya.


                Untuk mendongkrak kinerja BUMDes eksisting, pihaknya sudah bekerjasama dengan BUMN untuk meningkatkan kapasitas. Salah satunya, kerjasama dengan BNI untuk melatih.500 BUMDes per tahun. ’’Saat ini, yang paling berbahaya adalah aspek pendampingan BUMDes tersebut. Dengan omset antara Rp 300 juta hingga Rp 10 miliar per tahun, sudah pasti ada moral hazard yang ditimbulkan,’’ jelasnya.


                Karena itulah, dia mengaku ingin terus mendorong program holding BUMDes tahun ini. Hal tersbeut untuk mencegah ada pihak swasta yang mengambil saham utama dari BUMDes.  ’’Kalau negara punya 51 persen, pemerintah bisa kontrol dan keuntungan negara dikembalikan lagi ke desa untuk pembangunan desa,’’ ungkapnya.


                Saat ini, pihaknya sudah melakukan proyek percontohan di lima provinsi. Antara lain, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan Jogja. Mereka bekerjasama dengan bank pelat merah untuk mengembangkan kapasitas serta mengamankan saham. ’’Memang di Jawa dulu, karena kondisinya lebih siap,’’ imbuhnya. (bil)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top