Anggota Dewan Pembina Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kebumen Achmad Marzoeki, menilai belum ada langkah kongkret menyingkronkan penerapan slogan “No Korupsi dan No Upeti” dengan penanggulangan kemiskinan. "Beberapa kegiatan penanganan kemiskinan, agaknya belum terjaga kontinuitasnya. Seperti angkot gratis dan sapu sada," kata pria yang karib disapa Kang Juki ini Kebumen Ekspres, Jumat (17/2/2017
).
Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kebumen, Marjuki mengaku belum melihat langkah taktis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
"Kecenderungan mencari pengusaha dengan modal besar tampaknya belum akan berubah. Hanya mungkin akan berganti pemain," ujar Kang Juki.
Duet Fuad-Yazid juga belum terlihat upaya membina pengusaha-pengusaha baru. Kang Juki memberi contoh, misalnya melalui paket-paket pekerjaan sederhana pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bisa dilakukan dengan penunjukkan/pengadaan langsung diberikan kepada pemuda-pemuda yang mau merintis usaha. "Sehingga sedikit banyak mengurangi jumlah pemuda yang hanya berpikir mencari kerja engan mencoba membuka usaha," tegasnya.
Lebih jauh, pasar-pasar baru yang sudah dibangun, baru berubah fisik bangunannya saja. Namun belum terlihat pembinaan terhadap pedagang untuk membuat konsumen lebih nyaman berada di pasar. "Beberapa pasar yang sudah saya lihat Pasar Tumenggungan, Pasar Krakal, Pasar Sruni, Pasar Karanganyar, Pasar Giwangretno dan Pasar Bocor," bebernya.
Selain itu, Kang Juki juga belum melihat pemberdayaan keluarga melalui kegiatan PKK, Dharma Wanita. Padahal peran kedua organisasi wanita itu cukup penting untuk mengantisipasi berbagai persoalan terkait persoalan keluarga, pergaulan remaja dan perlidungan anak.
"Terkait capaian kinerja pembangunan sesuai angka-angka statistik. Itu sekadar dinamika pembangunan, meski layak diapresiasi tapi bukan prestasi besar suatu pemerintahan," imbuhnya.
Namun demikian, Kang Juki, melihat layanan publik yang cepat dan tanpa biaya tidak resmi sudah bisa dibuktikan. Dia mengaku telah membuktikannya pada tahun 2016 lalu di satu desa, dua kecamatan, satu dinas dan satu BUMD. Yakni di Desa Kutosari dan Kecamatan Kebumen dia mengurus surat pindah, kemudian di Kecamatan Klirong mengurus surat pengantar perceraian. Serta di Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk membuat KTP dan Kartu Keluarga pindahan.
"Kemudian di PDAM, mengurus perubahan data pelanggan dan pembuatan BPJS. Yang belum mencoba pelayanan bidang kesehatan di RSUD dan puskesmas," ungkapnya.
Menurutnya, kondisi fisik kantor instansi pemerintahan juga sudah lebih terawat. "Indikator sederhana dengan melihat keadaan toilet yang bersih," tandasnya.
Untuk diketahui, pasangan Mohammad Yahya Fuad dan Yazid Mahfudz, resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kebumen periode 2016-2021 setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama 16 kepala daerah hasil pilkada 2015 di Lapangan Pancasila, kawasan Simpang Lima, Kota Semarang, pada 17 Februari 2016 silam. (ori)
