Saber Pungli Surakarta "Pelototi" Bidang Pendidikan

IRAWAN WIBISONO/RASO

SOLO – Masih berusaha mencari celah melakukan pungutan liar (pungli) di sekolah? Siap-siap saja terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim satuan tugas pemberantasan pungli. Apalagi satu kepala sekolah (kasek) akan diawasi dua anggota satuan intelijen dan keamanan (satintelkam) Polri.

Tim tersebut resmi dikukuhkan Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, Senin (13/2), di Pendaphi Gede balai kota. Bidang pendidikan menjadi sasaran pertama yang diminta Rudy dibersihkan dari pungli.

“Komposisi tim ini paling banyak intel-nya. Bisa jadi satu kepala sekolah akan diawasi dua intel. Biar kalau terjadi pungutan liar langsung OTT. Sasarannya tidak hanya pejabat saja, nanti kita juga incar masyarakat yang melakukan korupsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyalahgunakan anggaran atau wartawan bodrek yang menakut-nakuti pejabat,” beber wali kota usai mengukuhkan satgas pemberantasan pungli.

Pada acara yang dihadiri seluruh kepala SD dan SMP di kota Bengawan itu, Rudy menyebut dunia pendidikan memiliki potensi besar terjadinya pungli. Terutama saat pengadaan seragam sekolah untuk murid baru, pengadaan lembar kerja siswa (LKS), pembangunan infrastruktur, serta proses mutasi jabatan.

Namun Rudy memastikan, saat ini seluruh potensi pungli tersebut sudah tertutup. “Kenapa tidak ditemukan pungli? Karena pemkot dari awal sudah berkomitmen bahwa proses mutasi jabatan tidak pakai pasal-pasal (syarat tertentu di luar prosedur). Sehingga saat bekerja, kepala OPD (organisasi perangkat daerah,Red) tidak memikirkan bagaimana uangnya kembali,” terangnya.

Wali kota juga mengingatkan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut, sekolah diperbolehkan menerima sumbangan dari wali murid atau luar sekolah. Ini dianggap sebagai potensi pungli.

Karena itu, kasek dan komite sekolah diminta ekstrahati-hati dalam menerapkan permendikbud tersebut. “Kalau sumbangan boleh, tetapi kalau pungutan itu tidak boleh. Perbedaanya sudah jelas. Dinas pendidikan kita pun sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran tentang hal yang sama,” kata Rudy.
Wakapolresta Surakarta AKBP Hariadi sebagai ketua pelaksana tim satuan tugas pemberantasan pungli berjanji bekerja maksimal. Caranya, dengan mengajak masyarakat secara aktif melapor jika menemukan indikasi pungli.

“Nanti kita bagikan nomor (telepon, Red) yang bisa dihubungi atau semacam call center agar masyarakat bisa melapor langsung ke kita. Identitas pelapor jelas dirahasiakan,” terangnya.

Berapa jumlah anggota satintelkam Polresta Surakarta yang akan dikerahkan? Kasatintelkam Polresta Surakarta Kompol Bowo Haryanto mengatakan, jumlah anggota dirahasiakan. Tapi yang jelas mereka siap menjalankan tugas di lapangan.

“Pengawasan kita lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kepada masyakarat juga sama-sama mengawasi (potensi pungli, Red),” pintanya.
Ketika ditemukan indikasi kuat terjadinya pungli, imbuh Bowo, anggotanya tak akan ragu melakukan penangkapan terhadap pelaku untuk diserahkan ke tim pemberantasan pungli.

“Kita bertugas mengawasi dan menangkap. Proses hukum selanjutnya, kita serahkan pihak berwenang,” jelas dia. Untuk memberantas pungutan liar yang dilakukan sekolah-sekolah, rencananya setiap kepala sekolah akan diawasi oleh dua orang intel dalam melakukan kinerjanya.


Kepala SMPN 6 Surakarta Poernama mengungkapkan, tidak masalah jika kinerjanya diawasi intel. Menurutnya, selama menjalankan tugas sesuai regulasi, tidak ada yang harus dikhawatirkan. "Selama ini kan kami juga diawasi masyarakat dan komite sekolah. Jadi ya, menurut kami tidak masalah mau diawasi intel sekalipun," ungkap dia.

Pengawasan dua anggota satintelkam tersebut juga tak akan mengganggu atau memengaruhi kinerjanya. "Efektif atau tidaknya (pengawasan, Red) kan tergantung yang menjalankan. Selama wali kota dan dinas (dinas pendidikan) sudah mengatur, kami jalankan dengan baik," ujar Poernama. (irw/atn/aya/wa)

Berita Terbaru :

Februari 14, 2017