• Berita Terkini

    Monday, February 6, 2017

    PNS Jateng Resah TPP Belum Cair

    SEMARANG – Puluhan ribu pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jateng saat ini resah karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang biasa didapatkan setiap bulan belum cair. Mereka juga belum mendapat kejelasan tentang TPP yang biasa diterima setiap tanggal 17 tersebut.

    Mandeknya pencairan TPP Januari 2017 tersebut diduga imbas ketidaksiapan pemprov menangani alih kelola kewenangan dari kabupaten/kota. Khususnya terkait limpahan PNS dan tenaga pendidik dari kabupaten/kota. Salah seorang PNS yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan hingga sekarang dirinya belum menerima TPP dan tidak tahu apakah kebijakan teranyar terkait tunjangan tersebut. ”TPP belum juga turun. Jika turun, kami belum tahu apakah jumlahnya tetap  seperti tahun lalu atau dikurangi,” katanya.

    Pada 2016 lalu, jumlah TPP yang diterima PNS Pemprov Jateng bervariasi. Mulai dari Rp 3 juta untuk PNS golongan hingga Rp 25 juta untuk Sekda/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Dia mengaku menerima kabar jumlah TPP akan dikurangi. Sebab tanggung jawab pemprov bertambah setelah menerima limpahan ribuan PNS dari daerah. ”Apa pun itu, kami berharap segera mendapat kepastian. Sebab rencana alih kelola kewenangan dari kabupaten/kota ke pemprov sudah berlangsung lama,” kata dia.

    Kondisi tersebut juga menunjukkan tata kelola manajemen pemprov yang lemah. Sebab rencana alih kelola sejumlah kewenangan ke pemprov sudah digulirkan sejak Agustus tahun lalu. Namun rupanya pemprov gagap menghadapinya. ”Padahal pemprov kerap mengunggulkan sistem e-budgeting yang diklaim bagus,” tambahnya.
    Salah seorang PNS lainnya kepada koran ini juga menyayangkan lambatnya pencairan TPP. ”Sebagian besar PNS gajinya saat ini sudah habis. Kami banyak berharap dari TPP yang jumlahnya lumayan,” ujarnya.

    Kenyataan tersebut lebih menyesakkan, sebab pada November dan Desember tahun lalu, para PNS Pemprov juga telah diminta menyumbang kas daerah dari TPP mereka. ”November, Desember disuruh menyumbang. Eh, Januari malah tidak keluar (TPP),” ungkap PNS yang mewanti-wanti namanya tidak dikorankan tersebut.

    Sekda Jateng, Sri Puryono saat dikonfirmasi menjelaskan, pencairan TPP terhambat validasi data paska pelimpahan pegawai dari pemkab/pemkot ke pemprov mulai 2017 ini. Transisi ini butuh waktu untuk penyesuaian. Tidak terkecuali pendataan TPP. ”Januari kemarin masih validasi data. Saat ini sedang proses final,” ucapnya, Senin (6/2).

    Dia mengaku akan berupaya mempercepat proses pencairan TPP. Sebab, TPP merupakan hak setiap PNS berdasarkan kinerja. Jadi, tidak fair jika PNS sudah bekerja secara maksimal, sementara hak mereka justru tertunda. ”Kami berusaha secepatnya. Kalau sudah bisa dicairkan, TPP akan kami berikan dua bulan sekaligus. Februari dan Januari,” tegasnya.

    Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro meminta agar pemprov segera menyelesaikan masalah TPP. Logikanya, anggaran untuk TPP sudah tersedia. ”Apakah ini masalah SDM, sistem, atau apa? Ini bisa jadi evaluasi agar ke depan tidak terjadi seperti ini lagi,” katanya.

    Terkait kabar mengenai pengurangan besaran TPP, politikus Partai Gerindra ini mengaku lumrah. TPP bersifat tambahan, bukan gaji pokok. Jadi tidak ada salahnya disesuaikan dengan kekuatan APBD yang bebannya bertambah karena alih kewenangan ribuan pegawai.”Tapi alangkah baiknya kalau TPP tidak dikurangi. Agar PNS makin semangat dalam bekerja dan memenuhi target pendapatan APBD,” tegasnya. (amh/ric/ce1)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top