Sorotan ini mencuat lantaran komposisi SOTK kali ini masih merupakan "produk warisan " Sekretaris Daerah Kebumen, Adi Pandoyo yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memang pada akhirnya penetapan SOTK berada di tangan Bupati Kebumen. Namun, aroma campur tangan Sekda di SOTK ini masih terasa. Mengingat, pada proses SOTK kali ini, Adi Pandoyo masih menjabat Ketua Tim Baperjakat yang menggodog nama-nama yang mengisi SOTK.
Atau dengan kata lain dalam pemilihan SOTK ini, Bupati masih belum sepenuhnya memiliki otoritas penuh.
Pengamat Kebijakan Kebumen, Achmad Marzoeki mengaku tidak sepakat bila disebut SOTK bentukan Bupati Kebumen Yahya Fuad tersebut legitimasinya diragukan. Kalaupun kemudian isu itu berhembus, katanya, ada dua kemungkinan. Pertama, isu tersebut dihembuskan oleh mereka yang selama ini kurang terakomodasi oleh Sekda, namun tidak berani mengritik.
"Karena sampai sebelum peristiwa OTT (operasi tangkap tangan) KPK dan penetapan tersangka, tidak ada yang berani mengritik Sekda. Sehingga ketika Bupati mengangkat mantan Sekda Suroso menjadi staf ahli, kritikan lebih banyak ditujukan kepada Bupati," ujar pria yang akrab disapa Kang Juki tersebut.
Sekedar mengingatkan, Bupati Kebumen Yahya Fuad mengangkat Mantan Sekda, Suroso menjadi staf ahli. Pengangkatan Suroso ini kemudian menjadi polemik, meski kemudian Suroso tetap dipertahankan Bupati. Isu yang kemudian berkembang, Adi Pandoyo merasa tidak nyaman dengan keberadaan Suroso. Meski belakangan dibantah Adi Pandoyo hal itu tidak benar.
Selain adanya pihak-pihak yang yang selama ini kurang terakomodasi oleh Sekda, menurut Kang Juki, isu tidak legitimasinya SOTK itu dapat juga muncul dari mereka yang belum mendapatkan posisi sesuai dengan yang diharapkan.
Terlepas dari itu, Kang Juki sepakat memang ada yang perlu dikritisi terkait SOTK baru bentukan Bupati Kebumen. Seperti penunjukan para pejabat yang dinilai kurang tepat posisinya atau tidak sesuai dengan azas "the right man on the right place" (orang yang tepat berada di posisi yang tepat). Meski begitu, di balik pengangkatan pejabat yang dinilai kurang tepat tersebut, Kang Juki mengatakan, bisa saja Bupati Kebumen memiliki agenda sendiri. Salah satunya, kemungkinan Bupati memberi kesempatan kepada para pejabat yang telah ditunjuk selama enam bulan ke depan. Dan, setelah itu mengevaluasi kembali kinerja mereka. "Mungkin saja Bupati memberi kesempatan para pejabat untuk 6 bulan ke depan," kata Kang Juki.(cah)
