Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan bahwa pihaknya akan melibatkan pedagang dalam penyusunan desain maupun denah lapak. Hal itu untuk mengantisipasi adanya kesalahan desain yang tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang. ”Nanti kami melibatkan pedagang, untuk pembuatan desain, denah, luasan, pedagang harus tahu,” katanya, kemarin.
Bagaimanapun juga, katanya, pedagang nantinya yang menempati pasar tersebut untuk berjualan. Sehingga, saat proses pembangunan pasar, pedagang perlu dilibatkan. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai muncul permasalahan setelah pasar dibangun. Misal spesifikasinya tidak cocok, luasan lapak sempit, seperti yang terjadi di Pasar Rejomulyo. ”Kami sudah menghitung, setidaknya ada 1.250 PKL di sepanjang Sungai BKT yang akan direlokasi ke Pasar Klitikan Penggaron,” kata Fajar.
Jika pembangunan Pasar Klitikan ini telah selesai, maka PKL yang berada di Barito atau di sepanjang Sungai BKT segera dipindah ke Pasar Klitikan Penggaron tersebut. Seperti diketahui, sepanjang bantaran Sungai BKT terdapat berbagai jenis usaha barang bekas.
Fajar memperkirakan jumlah PKL yang terdata bisa masuk di lokasi bangunan baru di Pasar Klitikan Penggaron. Namun apabila tidak mencukupi, ia mengaku telah memiliki alternatif lain. ”Apabila Pasar Klitikan Penggaron tidak bisa menampung seluruh PKL, kami sudah menyiapkan tempat lain. PKL yang belum mendapatkan tempat, bisa ditempatkan di Pasar Banjardowo,” ungkapnya.
Pasar Banjardowo sendiri, kata Fajar, saat ini masih ada sebanyak 70 lapak kosong. Maka dari itu, pihaknya meminta agar pedagang tidak perlu khawatir. Namun demikian, Fajar yakin pembangunan Pasar Klitikan Pedurungan akan mampu menampung seluruh PKL dari bantaran Sungai BKT. ”PKL lho, bukan penghuni bangunan-bangunan liar,” imbuhnya.
Sedangkan untuk penghuni bangunan liar yang selama ini bertempat tinggal di bantaran Sungai BKT bakal disiapkan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Mereka merupakan warga yang terkena dampak proyek pembangunan normalisasi Sungai BKT yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2017 ini.
Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Kadarlusman justru menilai progres pembebasan lahan proyek normalisasi Sungai BKT ini cukup lamban. Sehingga diperlukan strategi agar ada langkah percepatan. Bagaimanapun Pemkot Semarang harus segera bisa merealisasikan proyek normalisasi Sungai BKT tersebut.
”Maka pembebasan lahan di kawasan tersebut harus klir terlebih dahulu. Jangan sampai pembebasan lahan berujung konflik. Mereka yang tinggal di bantaran sungai ini perlu diberikan pemahaman,” katanya.
Pihaknya yakin, Pemkot Semarang telah mencarikan solusi terbaik. Baik warga yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, maupun permasalahan PKL. ”Agar proyek normalisasi Sungai BKT ini berjalan lancar, tentu harus mendapatkan dukungan bersama dari semua pihak,” katanya.
Seperti diketahui, proyek normalisasi BKT memiliki panjang 14,8 kilometer. Ada dua tahap pengerjaan, yakni tahap 1; Jembatan Majapahit menuju hilir di Tambaklorok kurang lebih sepanjang 6,7 kilometer. Sedangkan tahap 2; mulai dari Jembatan Majapahit hingga Pucanggading kurang lebih sepajang 7,7 kilometer. Sehingga, lebar sungai BKT menjadi 65 meter untuk bagian permukaan. Sedangkan bagian bawah memiliki lebar 50 meter. Bentuk seperti huruf U.
Ditargetkan, 2017 sosialisasi pembebasan lahan sudah dilakukan. Pada 2018, pembangunan infrastruktur dimulai untuk tahap 1 terlebih dahulu. Taksiran biaya proyek pembangunan normalisasi Sungai BKT totalnya sekitar Rp 1,8 triliun. Tahap 1 senilai Rp 695 miliar. Sisanya untuk pembangunan tahap 2, yakni mulai dari Jembatan Majapahit hingga ke arah hulu di Pucanggading. (amu/ida/ce1)
