• Berita Terkini

    Wednesday, January 4, 2017

    Kemendikbud Tidak Paksa Sekolah Gelar UNBK

    BOGOR – Rencana pemerintah mewajibkan seluruh sekolah melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diklarifikasi Mendikbud Muhadjir Effendy. Dia mengakui, tidak mungkin tahun ini seluruh sekolah  mengadakan UNBK. Namun jenjang SMA dan SMK akan mendapatkan prioritas agar sebagian besar bisa melaksanakan UNBK.


    Ditemui usai rapat kabinet Paripurna di Istana Bogor kemarin, Muhadjir menyatakan target tersebut tidak bisa 100 persen terlaksana. "Untuk SMA/SMK, targetnya 80 persen. Sementara, SMP 30 persen tahun ini, "urainya. Alasannya, pemberian fasilitas untuk SMA/SMK lebih mudah megingat sebagian besar berokasi di perkotaan.


    Di kawasan perkotaan, sudah tersedia fasilitas listrik dan internet yang memadai sehingga sarana komputer tinggal diberikan. Selebihnya, yang 20 persen tetap ujian mengunakan kertas. Kondisi berbeda terjadi pada jenjang SMP. Selain lokasinya yang menyebar sampai ke pelosok, fasilitas penunjang lainnya belum tentu tersedia dengan kualitas yang memadai.


    Juga, jumlah peserta untuk jenjang SMP lebih banyak ketimbang SMA/SMK. "Apalagi banyak SMP yang di pedalaman, " lanjutnya. Karena itu, pihaknya tidak berani mematok target tinggi di atas 30 persen. Fasilitas untuk SMP secara bertahap akan dipenuhi. Diharapkan, pada 2018 UNBK SMP bisa mencapai 60-70 persen.


    Disinggung mengenai banyaknya sekolah yang akan menumpang, Muhadjir mengelak. Dia menjelaskan, tidak akan memaksakan UNBK bagi sekolah yang belum punya fasilitas komputer dan penunjang yang memadai. "Kalau digabung, itu termasuk juga sekolah yang belum berhak menyelengarakan (unas)," tutur mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.


    Sekolah yang dimaksud adalah yang akreditasinya C atau di bawahnya, termasuk yang belum terakreditasi. Selama bertahun-tahun, sekolah dengan status trsebut ujiannya selalu menumpang di sekolah lain karena belum boleh menyelenggarakan unas. Umumnya, yang ditumpangi adalah sekolah negeri.


    Muhadjir menambahkan, tahun ini pihaknya menganggarkan belanja modal berupa 40 ribu unit komputer. "Kami adakan paling lambat akhir januari, " tambahnya. Diharapkan, tambahan komputer itu bisa memenuhi target peningkatan peserta UNBK di Indonesia.


    Wakil Kepala SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, Mansur mengatakan, informasi bakal banyak sekolah yang menumpang sudah sampai ke daerah. Dia mengatakan dinas pendidikan provinsi sudah melakukan sosialisasi Unas 2017."Diantara yang dibahas adalah fenomena sekolah yang akan bergabung untuk melaksanakan UNBK ke sekolah yang siap, " katanya kemarin.


    Dia menjelaskan fenomena sekolah numpang saat UNBK bukan hal baru. Tahun lalu dia menjelaskan juga ada sekolah yang menumpang dalam melaksanakan UNBK.

    Dia mengungkapkan jumlah sekolah pelaksana UNBK tahun ini banyak karena standarnya diturunkan. Tahun lalu standar sekolah yang boleh melaksanakan UNBK adalah, memiliki perbandingan komputer dan siswa sebesar 1:3. Artinya satu komputer untuk tiga siswa.


    "Tetapi sekarang standar itu diturunkan. Cukup memiliki 20 unit komputer sudah bisa UNBK, " jelasnya.

    Dia menjelaskan untuk sekolah dengan jumlah siswa yang gemuk, ketersediaan 20 unit komputer itu sangat riskan. Dia menjelaskan ketika masih menggunakan sistem rasio saja, banyak kasus jadwal UNBK molor karena harus bergantian.


    Menurut dia UNBK 2016 banyak ditemukan kasus jadwal molor sehingga mengganggu gelombang berikutnya. Selain itu ada kasus server mati padalah siswa dan jadwal sudah diatur dengan baik. "Ada yang semuanya sudah siap, ternyata ada pemadaman listrik,"  jelas dia.


    Mansur menegaskan bahwa ketentuan teknis Unas 2017 bisa diketahui dalam POS Unas 2017. Rencananya pekan depan POS Unas 2017. Di dalam POS ini nantinya akan ketahuan seberapa besar jumlah sekolah yang akan numpang UNBK di sekolah lain.


    Pengurus Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) NTB itu menjelaskan, memang benar selama ini ada sekolah yang numpang ujian. Tetapi kebanyakan karena jumlah siswanya tidak memenuhi standar minimal sebagai penyelenggara ujian. Misalnya jumlah siswanya tidak sampai 20 anak. Sehingga sekolah yang sedikit siswanya ini numpang ke sekolah lain.


    Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam menyambut positif masukan dari masyarakat atas pelaksanaan UNBK yang diperbanyak lokasinya. ’’Sehingga kita bisa antisipasi sejak dini,’’ jelasnya. Terkait dengan potensi soal ujian yang berulang, dia mengatakan Kemendikbud sudah menyiapkan banyak butir soal. Sehingga setiap anak mendapatkan soal ujian berbeda. (byu/wan/acd)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top