 |
| wiwid arif/magelang ekspres |
Sesuai dengan janjinya, Ganjar mengumpulkan kepala 35 daerah se-Jawa Tengah di Hotel Atria Magelang, Senin (9/1). Ganjar menekankan, agar masyarakat peka dan berani melaporkan jika menemukan adanya indikasi praktik jual beli jabatan.
"Kita harapkan dengan kami bisa berkumpul ini, saya titip kepada bupati dan walikota segera memperbaiki masing-masing dengan pengalaman Kebumen dan pengalaman di Klaten," kata Ganjar usai memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi.
Turut hadir pula semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Sejumlah kepala daerah yang hadir antara lain Walikota Magelang Sigit Widyonindito, Bupati Magelang Zaenal Arifin, Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, Bupati Semarang Mundjirin, Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina, Wakil Bupati Magelang Zaenal Arifin maupun lainnya. Selama dilangsungkan pembinaan, acara berlangsung tertutup.
Ganjar menambahkan, pertemuan tersebut dilangsungkan pada bulan ini, mengingat para kepala daerah belum sibuk menggunakan anggaran. Kemudian, pascakejadian OTT di Kebumen dan Klaten, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah dari 35 kabupaten/kota tersebut.
"Kejadian OTT di dua tempat, menurut saya kita malulah. Akan segera kita konsolidasikan teman-teman, bagaimana sikapnya, ternyata dari sikap teman-teman luar biasa, berani blak-blakan. Ada beberapa titik penting harus kita perbaiki," kata Ganjar.
Ia mengungkapkan, ada beberapa hal yang harus mendapat perbaikan. Salah satunya, terkait sistem manajemen internal yang membutuhkan keberanian dari seorang pemimpin.
"Keberanian tersebut bukan sekadar berani nekat, namun berani memberi contoh,?" tandasnya.
Ganjar menyebut, titik rawan terjadinya penyimpangan atau korupsi sebenarnya sudah diketahui para kepala daerah.
"Nah ini judul saya, kita tobat sekarang, atau habis sekarang. Dari masukan-masukannya akhirnya bagus, ternyata pilihannya seperti tobat, tapi tobatnya tidak cukup dengan keputusan ini, tapi harus melibatkan DPRD, penegak hukum sehingga semuanya bisa berjalan dengan fair," sebutnya.
Ganjar meminta, jika menemukan adanya jual beli jabatan langsung dilaporkan saja. Ia juga berharap, jika masih ada pejabat yang menjalankan praktik jual beli jabatan, menjadi makelar perizinan, melakukan praktik pungutan liar, agar segera bertobat sebelum ditangkap KPK.
"Kalau tidak, maka kacau. Saya ingatkan sudah banyak kabupaten/kota yang diintip karena semua orang tidak bisa mengunci mulut juga. Semua orang bisa cerewet, semua orang bisa cerita keluar, semua orang bisa ngomong-ngomong dan itu bukan tidak didengar orang lain, maka saya dorong agar mereka bisa memperbaiki ini semua. Dicontohii dari bupati/walikota keputusannya," katanya.
Menurut Ganjar, usai pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan diskusi serupa. Bahkan, ia menjadwalkan akan menghadirkan KPK.
Seperti diketahui, OTT KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini. Hal ini tentu mengejutkan dan jadi pukulan telak bagi Jawa Tengah, sebagai daerah yang menggaungkan anti-korupsi. Apalagi, kasus di Kebumen belum juga tuntas, sudah disusul daerah lain yang lebih parah.
"Belum selesai kejadian di Kebumen, ini terjadi lagi di Klaten. Artinya, saat dikumpulkan di KPK dulu hanya omong kosong. Janji ketika dilantik untuk benar-benar memegang amanah jabatan juga tidak dijalankan," tandasnya. (wid)
