• Berita Terkini

    Sunday, January 15, 2017

    Bupati Tersangka, Masyarakat Serukan "Resik-resik Klaten"

    ANGGA PURENDA/RADAR KLATEN
    KLATEN – Kasus jual beli jabatan dengan melibatkan Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini dan Kasi SMP Dinas Pendidikan (Disdik) nonaktif di lingkungan Pemkab Klaten menjadi perhatian masyarakat Klaten.

    Terlebih Klaten sempat menjadi pusat pemberitaan nasional setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang langsung dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini membuat sejumlah elemen masyarakat menyuarakan tuntutannya di sepanjang Jalan Pemuda yang menjadi area Car Free Day (CFD).

    Elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Peduli Klaten melakukan aksi bersih-bersih dengan mengambil start di depan Alun-alun Klaten hingga Rumah Dinas Bupati Klaten. Mereka berjalan kaki sejauh satu kilometer sambil membawa keranjang sampah dengan digendong. Setiap kali ada sampah yang berserakan di kawasan CFD selalu dipungut oleh para anggota komunitas ini untuk dimasukan ke dalam keranjang sampah.

    Aksi yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Klaten ini menjadi perhatian masyarakat yang sedang beraktifitas di kawasan CFD. Mereka juga ikut serta memasukkan sampah ke dalam keranjang. Menariknya, tepat di depan Rumah Dinas Bupati Klaten terdapat penyerahan sampah dari Komunitas Peduli Klaten terhadap salah satu pengurus Bank Sampah Kelurahan Gergunung untuk dikelola.

    “Melalui kegiatan memungut sampah yang kita lakukan dari Alun-alun hingga Rumah Dinas Bupati Klaten ingin menyampaikan agar kasus-kasus korupsi di Klaten dapat segera dituntaskan, termasuk OTT kemarin. Sampah-sampah ini kita ibaratkan kasus korupsi yang ada di Klaten yang perlu diusut. Karena itu diperlukan peran aktif dari masyarakat Klaten untuk dapat mengontrol kebijakan publik guna menekan celah korupsi,” papar Koordinator Aksi, Eksan Hartanto, Minggu (15/1).

    Eksan meminta, masyarakat makin kritis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan Pemkab Klaten. Termasuk perlu mengawal kasus OTT yang melibatkan Sri Hartini. Ia menyakini, kasus jual beli jabatan sudah terjadi sejak lama sehingga perlu diusut tuntas.

    “Melalui aksi ini, kami ingin memberikan contoh kepada masyarakat Klaten, bagaimana kita harus bersikap pada kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkab Klaten,” tegasnya.

    Sementara itu, Keluarga Mahasiswa Klaten (KMK) yang berasal dari berbagai kampus seperti Universitas Gajah Mada (UGM) Jogja, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten. Mereka secara bergantian menyampaikan aspirasi terkait harapannya pada kasus OTT yang melibatkan Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini.

    “Melalui aksi ini kami ingin memberi ruang bagi publik untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahannya. Terlebih harapannya pada penanganan kasus OTT yang terjadi di Klaten. Saya harap melalui mimbar bebas ini masyarakat Klaten makin kritis pada persoalan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Klaten,” jelas Koordinator Aksi, Aris Hartono, Minggu (15/1).

    Pihaknya berharap, ke depan KPK bisa terus mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang terjadi di Klaten. Menurutnya, tak hanya pada persoalan jual beli jabatan saja tapi juga pada sejumlah mega proyek di Klaten yang diduga ada tindakan korupsi di dalamnya. Seperti bangunan Masjid Al Aqsha. (ren/edy)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top