• Berita Terkini

    Friday, December 30, 2016

    SOTK Baru Dilantik Hari ini, Masih Ada Tiga OPD Belum "Bernahkoda"

    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Sebanyak 897 pejabat struktural baru di lingkungan Pemkab Kebumen rencananya hari ini, Sabtu (31/12) bakal dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Mohammad Yahya Fuad. Berbeda dengan sebelumnya, pelantikan "kabinet baru" pasangan Bupati Mohammad Yahya Fuad dan Wakil Bupati Yazid Mahfudz, itu rencananya akan dilakukan di ruang terbuka. Yakni di Alun-alun Kebumen, mulai pukul 06.00 WIB.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kebumen Suprihandono, mengatakan jumlah pejabat eselon 2 yang akan dilantik sebanyak 26 orang. Pejabat eselon 3 sebanyak 166 orang, pejabat struktural eselon 4 sebanyak 655 orang dan eselon 5 sebanyak 48 orang.  "Bagi yang tetap menempati posisinya akan dikukuhkan kembali dan bagi yang promosi akan dilantik oleh bupati," kata Suprihandono, kepada Kebumen Ekspres, di ruang kerjanya, Jumat (30/12).

    Dari jumlah pejabat tersebut mereka akan ditempat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, lima dinas tipe A, 10 dinas tipe B, dua dinas tipe C. Kemudian dua badan daerah tipe A, dua badan tipe B dan 26 kecamatan tipe A.

    Informasi yang dihimpun Kebumen Ekspres, penempatan pejabat kali ini tidak ada promosi untuk pejabat eselon 2 B. Padahal dari jumlah kebutuhan masih kekurangan tiga orang. Ini belum termasuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang ditinggalkan oleh Adi Pandoyo, karena ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

    Terpisah, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, mengungkapkan nantinya akan ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibiarkan kosong tanpa kepala definitif. "Ada tiga SKPD yang harusnya jadi jatahnya eselon 2 B tapi karena ada kekosongan, sementara dijabat oleh Plt," ujar Mohammad Yahya Fuad, di Pendopo Bupati Kebumen, kemarin.
    Menurutnya, pihaknya tidak dapat memenuhi kekurangan pejabat struktural eselon 2 B karena keterbatasan. Hal ini lantaran, untuk jabatan tinggi ini harus dilakukan melalui proses lelang jabatan. "Jadi akan kita penuhi pada tahun depan," tegasnya.

    Namun demikian, untuk menempatkan pejabat eselon 2 B sekarang pihaknya mensyaratkan kepada pejabat tinggi tersebut untuk membuat makalah. Setiap masing-masing pejabat eselon 2 B diminta membuat tiga makalah untuk tiga OPD yang paling diminati. "Misalnya, pejabat eselon 2 itu membuat paper untuk tiga SKPD yang berbeda. Mereka kira-kira akan melakukan apa jika ditempatkan di SKPD pilihannya itu," beber bupati.

    Sehingga nantinya, lanjut bupati, jika ada pejabat yang dimutasi ke OPD lain tidak memulai dari nol lagi. Tetapi sudah langsung bekerja sesuai dengan makalah yang disampaikan ke bupati. "Pada paper itu mereka juga harus mencakup tentang good government, program inovasi apa yang akan dilakukan. Serta program soal penanggulangan kemiskinan dan pelibatan masyarakat," paparnya.

    Tak hanya itu, pejabat eselon 2 B juga diminta untuk membuat makalah tentang konsep kesetiaan terhadap pimpinan dan keluarganya. Bupati kedua hal tersebut sangat penting. "Karena ada yang setia pada pimpinan tapi tidak pada keluarga, atau bahkan sebaliknya," tandasnya.

    Untuk diketahui, mulai 2017 ada 16 OPD baru di jajaran Pemkab Kebumen. OPD baru tersebut, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM.

    Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

    Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil. Sedangkan, empat badan daerah meliputi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kemudian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Serta, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan 26 Kecamatan.(ori)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top