 |
| HM Yahya Fuad |
Sejumlah program kemudian diluncurkan pasangan yang dilantik 23 Februari lalu itu. Program itu antara lain, pemanfaatan CSR baik perusahaan yang melaksanakan pekerjaan dari Pemkab Kebumen maupun yang beroperasi di Kebumen. Berikutnya, Gerakan Anti Merokok. Selain itu, ada kebijakan lain dengan membuat gerakan pangan lokal one day no rice (ODNR), atau sehari tanpa nasi, dengan tujuan mengurangi konsumsi nasi dan meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan.
Lalu, sejauh ini seberapa efektif program penanganan kemiskinan itu berjalan?
Pengamat kebijakan Kebumen Achmad Marzoeki dimintai tanggapannya mengatakan jelas tak adil menilai apakah program mengentaskan kemiskinan dari Bupati dan Wakil Bupati Fuad-Yazid itu sudah terlihat hasilnya atau belum. Mengingat, keduanya belum juga setahun menjabat serta masih sebatas melanjutkan pemerintahan sebelumnya.`
Sehingga yang bisa dievaluasi di tahun 2016 ini, kata dia, adalah yang bersifat kebijakan. Yakni apakah program yang dicanangkan itu bisa dijalankan. Kemudian seberapa signifikan program itu dalam upaya pemberantasan kemiskinan di Kebumen.
Seperti program pemanfaatan CSR perusahaan misalnya. Menurut Kang Juki, untuk merealisasikan program ini tentu perlu payung hukum. "Rencana ini sepertinya baru pada tahap menjadi bahan polemik, belum ada publikasi payung hukum yang sudah dibuat untuk melaksanakannya," katanya.
Kebijakan lainnya berupa Gerakan Anti Merokok (GAM). Menurut Kang Juki, kebijakan ini tampaknya dilematis. Di satu sisi bisa mengurangi pengeluaran orang miskin kalau mau berhenti merokok, namun di sisi lain mengurangi pendapatan pedagang-pedagang kecil penjual rokok. "Karena itu, dalam konteks pemberantasan kemiskinan perlu survei tersendiri untuk menilai Gerakan Anti Merokok memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak," ujarnya.
Kebijakan lain dengan membuat gerakan pangan lokal one day no rice (ODNR), atau sehari tanpa nasi, dengan tujuan mengurangi konsumsi nasi dan meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan, Sehingga ketergantungan pada beras dan gandum bisa dikurangi, dengan harapan akan bermuara pada terjangkaunya harga pangan bagi orang miskin. Belum ada alat kontrol yang efektif untuk memantau sejauh mana gerakan ini bisa berjalan.
Dengan melihat itu, kata Kang Juki, ada kesan sejumlah program mengentaskan kemiskinan dari Bupati itu masih sebatas seremonial. Artinya belum menyentuh masyarakat secara langsung. "Pencanangan gerakannya belum berlanjut dengan gerakan aksi yang memberi dampak langsung," katanya, Senin (7/11/2016).(cah)
