 |
| ilustrasi |
Ini ditegaskan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno. “Semua jangan dipaksakan di kota Solo. Ini kebiasaan buruk pejabat Indonesia. Mentang-mentang presidennya dari Solo,” katanya, Kamis (10/11).
Menurut kepala laboratorium transportasi Unika Soegijapranata Semarang itu, pusat terkesan memanjakan kota yang hanya memiliki luas sekitar 44 kilometer persegi ini.
Dilihat dari kebermanfaatannya, kata Djoko, jalan layang Pucangsawit-Semanggi belum diperlukan. Karena bbukan satu-satunya solusi menyelesaikan kemacetan kendaraan.
Jika proyek jalan layang terealisasi, Djoko tak yakin kemacetan bisa selesai. Bahkan dia khawatir jalan tersebut menimbulkan titik kemacetan baru yang lebih besar.
Lalu apa solusi yang tepat mengurangi kemacetan kendaraan? Djoko lebih sepakat jika kota Solo memerbanyak dan menyadarkan masyarakat terhadap penggunaan sarana transportasi umum. “Solo butuh transportasi umum. Lebih baik dana dari pusat dialihkan ke luar Jawa yang lebih membutuhkan,” ungkapnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Surakarta memaparkan, selain mengurai kemacetan, jalan layang digunakan sebagai akses masuk ke jalan lingkar yang rencananya dibangun antara Palur, Karanganyar ke Bekonang, Sukoharjo.
Berbeda diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Surakarta Y.F Sukasno. Dia mengapresiasi rencana pemkot tersebut. ”Dengan adanya jalan layang, beban di Jalan Kapten Mulyadi bisa berkurang. Sehingga akses menuju Sukoharjo di wilayah timur tidak terlalu padat,” ucapnya.
Keuntungan lainnya, jalan layang tidak membutuhkan lahan luas sehingga dapat menghemat biaya dibandingkan membangun infrastruktur lainnya. Pemkot hanya perlu meninggikan jalan dan memerkuat fondasinya. Sukasno optmistis, dengan kemajuan teknologi saat ini, tidak butuh waktu lama wujudkan jalan layang dengan lebar 9 meter itu. ”Kalau merealisasikan ringroad butuh lebar lahan 40 meter. Makanya jalan layang ini menjadi solusi sementara sebelum pemkot bersama pemerintah pusat bisa bangun ringroad,” beber dia.
Sekretaris Fraksi Demokrat Nurani Rakyat (FDNR) Abdullah AA menambahkan, untuk pembangunan jalan layang, pemkot harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Tujuannya agar tidak mengganggu fungsi tanggul.
”Tentu saja butuh koordinasi. Karena BBWSBS juga akan membangun parapet cegah banjir. Biar satu proyek dengan lainnya tidak terganggu,” jelas Abdullah.
Dia juga mewanti-wanti agar pemkot tetap mengupayakan pembangunan jalan lingkar bekerja sama dengan kabupaten lainnya untuk kepentingan bersama. Proses tersebut diyakini lebih mudah mengingat presiden berasal dari kota Solo.
”Untuk anggaran, pemkot bisa mengajukan ke APBN. Sebab kalau hanya mengandalkan APBD, pastinya cupet,” ujarnya.
Sementara itu, satu-satunya akses menuju ke arah tersebut adalah pembuatan jalan baru lantaran tidak dimungkinkan melalui jalan tengah kota. “Membuat jembatan baru, juga tidak mungkin, dananya lebih besar lagi,” tandas Kepala Bappeda Ahyani. (irw/vit/wa)
