 |
| ilustrasi |
JAKARTA – Tarik ulur penyelenggaraan ujian nasional (unas) tahun depan masih belum berhenti. Wakil Presiden Jusuf Kalla cenderung menginginkan agar unas tetap dijadikan standart penilaian untuk mengukur capaian pendidikan di sekolah. Tapi, dia tetap akan menunggu rapat kabinet terbatas untuk keputusan akhirnya.
Menurut JK, dalam banyak hal itu butuh patokan atau standar yang disepakati bersama. Standar dalam pendidikan itu salah satunya berupa unas. Tujuannya untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan.
”Kalau tidak ada standar bagaimana mengetahui kita sudah sampai dimana? ini pak bupati ini, kalau tidak dari ujian nasional bagaimana bisa,” ujar JK usai menerima anggota Korpri teladan 2016 di kantor wakil presiden kemarin (28/11).
Dia pun mengulas awal mula penerapan standar dalam unas. Dulu siswa bisa lulus hanya dengan nilai rata-rata 3,5. Pada saat itu JK menjabat menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat (menko kesra). Ada kegelisahan di pemerintah karena nilai kelulusan itu jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Lantas, standar kelulusan itu dinaikan setengah tiap tahun.
”Kalau sekarang masih angka 5,5. Ujian juga masih mudah,” ungakap JK.
Hasil dari unas itu akan menjadi salah satu tolak ukur untuk perbaikan. Sekolah yang masih belum memenuhi standart dievaluasi dan dicari persoalannya. Misalnya, bila fasilitas kurang akan diperbaiki. Kualitas gurunya juga ditingkatkan.
”Baru dengan itulah maka daerah memperbaiki fasilitasnya, supaya jangan banyak yang tidak lulus. kalau tidak ada standarnya bagaimana memperbaikinya,” tambah dia.
Dia mengilustrasikan seorang yang ingin lompat tinggi, tentu harus melewati standar tertentu. Misalnya mereka yang telah mampu melompat setinggi 2 meter baru bisa ikut. Sehingga mereka yang baru bisa melompat 1,5 meter belum bisa ikut. Begitu pula untuk memperbaiki lapangan misalnya juga harus ada standar yang dicapai.
”Jadi itu ujian nasional untuk mencapai standar nasional agar orang di Jakarta dan orang di Sulawesi Tenggara, di NTT mempunyai kemampuan yang sama. Itu cita-cita nasional,” jelas JK.
Kementerian Agama (Kemenag) juga ikut menaruh perhatian tentang nasib penyelenggaraan unas 2017. Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Nur Kholis Setiawan mengatakan, selama Kemenag tidak mengalokasikan anggaran unas untuk siswa di madrasah. Sebab anggarannya sudah jadi satu dengan yang dikelola Kemendikbud. ’’Jika nanti unas didelegasikan ke daerah, Kemenag titip supaya siswa madrasah tetap dapat jaminan ikut ujian,’’ tuturnya kemarin.
Nur Kholis menjelaskan selama ini anggaran penyelenggaraan unas sifatnya satu paket. Jadi kementerian lain yang juga mengelola pendidikan dasar dan menengah, tidak mengalokasikan anggaran lagi. Urusan penganggaran biaya ujian akhir anak madrasah, sudah pernah dia bahas bersama Kemendikbud.
Menurut guru besar UIN Sunan Kalijaga itu, anggaran Kemenag 2017 sudah ditetapkan. ’’Tidak mungkin direvisi lagi untuk memasukkan anggaran pelaksanaan ujian akhir untuk madrasah,’’ tuturnya. Nur Kholis juga menegaskan selama ini tidak ada anggaran pengelolaan madrasah di dompet pemerintah daerah.
Dia berharap dalam rapat kabinet terbatas soal unas, bisa diambil keputusan dengan bijaksana. Intinya Nur Kholis tidak ingin moratorium atau pendelegasian unas itu mengorbankan anak-anak madrasah.
Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud Supriano mengatakan sampai kemarin Kemendikbud masih mematangkan kajian terkait unas. Dia berharap segera digelar rapat kabinet terbatas untuk memutuskan nasib unas. ’’Saya belum bisa berkomentar jauh sebelum keluar inpres dari Presiden,’’ katanya usai paparan penyelenggaraan International Junior Science Olympiad (IJSO) 2016 kemarin. (jun/wan)
