 |
| IMAM/EKSPRES |
Tampak kemarin, Ketua PGRI Kebumen Tukijan SPd, beserta sekretarisnya Nasiran SPd MPd, Drs Eko Sujarwo, Pengurus PB PGRI Kadar SPd MPd, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen Drs Sugiarto MM dan sejumlah tokoh pendidikan di Kota Beriman lainnya. Adapun 50 orang pengurus PGRI tersebut yakni 22 orang dari Pengurus PGRI Kebumen dan 28 lainnya dari pengurus cabang PGRI se Kabupaten Kebumen.
Mereka ditemui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kebumen H Ahmad Ujang Sugiyono SH, Wakil Ketua DPRD Kebumen Miftahul Ulum, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kebumen Sarwono.
Kepada para pemangku kebijakan tersebut, Tukijan menyampaikan 10 poin yang mereka harapkan dapat menjadi perhatian pemerintah. Salah satu yang mengemuka adalah soal kekurangan guru dan tenaga Kependidikan yang masih terjadi di Kebumen. Padahal di saat yang sama, ada puluhan ribu GTT PTT yang siap mengabdi. "Untuk mengatasi kekurangan Guru dan tenaga Kependidikan tiap sekolah, maka dilaksanakan rekrutmen Guru Tidak Tetap ( GTT ) dan Pegawai Tidak Tetap ( PTT ). "
"Hal ini dilakukan untuk mencukupi Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Pendidikan. Maka dari itu kami mohon agar Pemkab Kebumen memberi legalitas dan honor sesuai Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kebumen kepada semua GTT dan PTT yang memenuhi persyaratan,” ungkap Tukijan.
Selain itu, PGRI berharap Pemkab Kebumen melibatkan mereka dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan. Penempatan Pejabat di Jajaran Pemkab Kebumen, personilnya juga harus profesional dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.
Selain itu, PGRI meminta Pemkab Kebumen untuk memberi anggaran kegiatan rutin dan berjenjang dalam kegiatan lomba di bidang Akademik dan Non Akademik yang memadai dan mencukupi. “Selain itu alat transportasi untuk kegiatan siswa dalam mengikuti kegiatan di tingkat Binwil, Provinsi maupun Nasional juga harus tersedia,” tutur Ketua PGRI Kebumen, Tukijan.
Lebih lanjut dijelaskan, untuk mengatasi kekurangan Guru dan tenaga Kependidikan tiap sekolah, maka dilaksanakan rekrutmen Guru Tidak Tetap ( GTT ) dan Pegawai Tidak Tetap ( PTT ). Hal ini dilakukan untuk mencukupi Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Pendidikan. “Maka dari itu kami mohon agar Pemkab Kebumen memberi legalitas dan honor sesuai Upah Minimal Kabupaten (UMK) Kebumen kepada semua GTT dan PTT yang memenuhi persyaratan,” ungkapnya.
PGRI juga meminta dalam menyelenggarakan rekrutmen Kepala Sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD) untuk dikembalikan ke model tahun 2002. Caranya tiap kecamatan mengusulkan 1,5 kali kebutuhan di kecamatan tersebut untuk mengikuti seleksi. Yang lulus seleksi ditempatkan di wilayah kecamatan setempat. “Kami juga meminta adanya penghargaan kepada Kepala Sekolah, antara lain dinaikannya tunjangan Kepala Sekolah di tingkat TK / SD / SMP / SMA / SMK,” terangnya.
Tukijan menambahkan, untuk SD/MI/MTs mohon diberi dana bantuan pengerjaan administrasi secara rutin. Izin keramaian di Alun-alun Kebumen, harus disesuai dengan agenda kegiatan siswa. Keramaian jangan mengganggu siswa misal sedang kegiatan Tes atau Ujian. Kantor Dinas Dikpora Kebumen juga harus luas dan representatif, karena untuk melayani masyarakat secara rutin.
Menanggapi hal itu Miftahul Ulum menyampaikan, persoalan pada dunia pendidikan memang sangat kompleks. Maka dari itu sebaiknya diselesaikan satu persatu. Saat ini waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut. “Kendati demikian harus cepat, sebelum APBD ditetapkan,” paparnya.
Forum tersebut akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan, antara Komisi A DPRD dan delegasi dari PGRI untuk membahas beberapa hal terkait persoalan yang ada di dunia pendidikan. (mam)
