"Kalau anggarannya kurang silahkan merencanakan didalam RAPBS. Saya tidak ingin dengar lagi ditahun 2017 nanti ada pungutan-pungutan lain selain yang di rencanakan. Tidak ada alasan lagi untuk menarik pungutan untuk kegiatan sekolah" ucap Bupati dihadapan Kepala sekolah SMP/SMA/SMK saat Rakor di Ruang Arahiwang Setda Purworejo, Rabu (2/11).
Bupati berharap di tahun 2017 nanti tidak ada lagi pungutan di sekolah. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan dan pengecekan apabila ditemukan adanya pungutan.
"Kita sepakat bersama untuk menghilangkan pungutan-pungutan. Kemarin saya dapat surat yang menyatakan bahwa ada pungutan untuk pengadaan air minum mineral. Masa air minum saja sampai iuran. Jangan sampai uang yang sedikit itu jadi masalah untuk kita semua," katanya.
Bupati menambahkan, dengan adanya serfikasi penghasilannya guru sudah semakin baik. Penghasilan guru yang semakin baik, jangan sampai disalah gunakan untuk hal yang hal-hal negatif. Ia merasa prihatin, belakangan ini ada beberapa hal negatif yang terjadi pada guru. Terutama hal-hal yang bersifat tidak dapat digugu dan ditiru.
"Dengan penghasilan yang lebih baik ini, jangan disalah gunakan untuk hal yang macam-macam. Saya melihat banyak hal-hal negatif yang terjadi pada guru, terutama hal-hal yang bersifat tidak dapat digugu dan ditiru. Saya sangat prihatin sekali," kata Bupati.
Terkait sarana dan prasaran sekolah, Bupati mengatakan masih ada beberapa sekolah yang perlu direhab sekolahnya. Kedepan, akan dilakukan peninjauan ke beberapa sekolah untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah.
"Saya kalau melihat sekolah itu cukup lihat dari toiletnya saja. Karena, dengan melihat toilet saya sudah tahu isi dan kebersihan sekolahannya seperti apa. Kalau toiletnya bagus dan bersih, tentunya ruang lain disekolah juga bersih. Sudah saya jadwalkan, saya akan datang ke beberapa sekolah sebagai sampling," tuturnya.
Kedepan, pihaknya juga akan terus melakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Mutasi kepala sekolah, guru dan lainnya juga akan dilakukan secara berkala. Ia juga menekankan, tidak ada pungutan dalam pengangkatan kepala sekolah atau jabatan lainnya.
"Tidak ada lagi kata-kata, kalau ingin jadi Kepala sekolah harus memberi uang dan sebagainya. Kalau memang ada, akan saya telusuri dan saya akan meminta bantuan Reserse untuk itu. Saya akan bekerjasama dengan kepolisian dan Kejaksaan untuk menelusuri," tandasnya.
Rakor sendiri dihadiri, Sekda Purworejo, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala BKD Purworejo, Kepala Dindikbudpora Purworejo beserta jajarannya, Kepala UPT Dikbudpora dan Kepala sekolah SMP, SMA/SMK se Kabupaten Purworejo, serta Perwakilan Pengawas dari 16 Kecamatan se Kabupaten Purworejo. (ndi)
