• Berita Terkini

    Saturday, November 12, 2016

    Bambang Sadono : GBHN Penting Diberlakukan Kembali

    IMAM/EKSPRES
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah hilang saat perubahan UUD 1945 pada 1999-2004 silam. Padahal GBHN sendiri merupakan pandu arah pembangunan negara. Ketiadaan GBHN membuat pembangunan di Negara Indonesia tampak kehilangan arah.

    Hal ini disampaikan oleh anggota DPD RI Dr Bambang Sadono SH MH saat sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika), di Gedung DPD Partai Golkar Kebumen, Selasa (8/11/2016). “Misalnya SBY telah merencanakan sebuah pembangunan, belum juga terlaksana, presiden selanjutnya sudah membuat program baru. Jika tidak ada GBHN, maka hal ini dapat terus berlangsung,” tuturnya.

    Dengan adanya GBHN lanjut Bambang, maka pembangunan akan terarah dan sistematis. Negara mana pun pasti mempunyai rancangan pembangunan yang jelas (GBHN). Namun di Indonesia sendiri GBHN justru dihilangkan. Agar pembangunan bangsa dapat berjalan dengan baik, maka GBHN penting diberlakukan kembali.

    Selain GBHN, dalam acara yang juga dihadiri oleh, Ketua Dewan Penasehat Hj Zubaedah Supriyadi dan anggotanya itu, Bambang juga menyampaikan, Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Itulah bentuk kebhinekaan Indonesia. Meski beragam namun tetap satu yakni Tunggal Ika.

    Dasar negara yang paling tepat untuk Indonesia adalah Pancasila. Dimana dalam setiap silanya mengandung nilai-nilai yang tepat untuk Indonesia. “Pancasila sebagai dasar negara telah final, maka tidak perlu diperdebatkan lagi,” tuturnya yang juga mantan Ketua DPW Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah itu.

    Semua masyarakat Indonesia lanjut Bambang, wajib untuk selalu menjaga Pancasila dari berbagai pihak yang hendak merongrongnya. Pasalnya akhir-akhir ini, beberapa pihak yang hendak menggulingkan Pancasila sudah mulai kelihatan, salah satunya munculnya tanda-tanda akan kebangkitan komunisme. “Salah satu alasan Golkar didirikan adalah untuk mengawal, mengamankan dan mengamalkan Pancasila,” tegasnya.

    Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Kebumen Halimah Nurhayati menekankan pentingnya konsolidasi kader dan revitalisasi pengurus partai. Ini dilaksanakan dengan Musyawarah Kecamatan (Muscam) di masing-masing kecamatan dan Musyawarah Desa (Musdes). “Muscam dan Musdes sudah dilaksanakan, dimulai dari Kecamatan Pejagoan. Adanya pengurus baru, diharapkan akan meningkatkan semangat baru untuk melakukan revitalisasi,” ucapnya. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top