• Berita Terkini

    Tuesday, October 11, 2016

    Mahasiswa PMII Tuntut Pemkab Purworejo Batalkan Pembelian Mobil Dinas

    PURWOREJO- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purworejo melakukan aksi unjukrasa, Senin (10/10). Mereka menuntut dibatalkanya rencana pembelian mobil dinas oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

    PMII menuntut transparansi anggaran Kunjungan Kerja DPRD Purworejo beserta hasil konkretnya dan menuntut DPRD Kabupaten Purworejo mengoreksi putusan pengahiran perjanjian pasar Baledono karena kewajiban dari pihak investor PT Karsa Bayu Bangun Perkasa untuk mengasuransi bangunan tidak dibayarkan.

    Unjukrasa dimulai dari Pelataran Masjid Agung Purworejo dilanjutkan melakukan longmarch mengitari alun-alun Purworejo. Sedikitnya 70 mahasiswa PMII melakukan orasi dikantor Bupati Purworejo menyuarakan apreasinya.

    "Pembelian mobil dinas adalah kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil," teriak Dana Nursehat, Kordinator lapangan Aksi pada orasinya.

    Aksi dilanjutkan dengan menblokade tugu bundaran disamping kantor Pos Purworejo. Mereka melanjutkan aksi unjukrasa dengan berorasi dan melanjutkan orasi ke gedung DPRD Purworejo.

    Didepan gedung DPRD, sempat terjadi ketegangan antara pengunjukrasa dan sejumlah anggota DPRD. Ketegangan dipicu lantaran tidak diperbolehkanya para pengunjukrasa memasuki gedung DPRD guna menyuarakan aspirasinya. Para anggota DPRD Purworejo terlihat geram dengan mengacungkan tangan kearah mahasiswa sambil mengomel.

    Namun ketegangan mampu diredam oleh pihak kepolisian yang menjadi palang pintu pembatas antara pengunjukrasa dan anggota DPRD. Ketegangan berakhir ketika sebanyak 40 mahasiswa diperbolehkan masuk guna menyuarakan aspirasinya.

    Didalam gedung DPRD mahasiswa kembali berorasi menyuarakan aspirasi. Ketua PC PMII Kabupaten Purworejo, Musthofa Mansur menyampaikan tiga point tuntutan yakni meminta kepada DPRD Kabupaten Purworejo agar menunda pembelian mobil dinas karena kabijakan tersebut dinilai tidak pro rakyat.

    "Saat ini kondisi APBD kita sedang tidak sehat. Ditengah penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.136 milyar dan banyaknya post anggran yang tidak meyentuh langsung kepada masyarakat kok malah pemerintah ingin membeli mobil dinas dengan anggran Rp 2,4 Milyar untuk pimpinan eksekutif dan legislatif," katanya Mansyur mahasiswa lainnya.

    Lebih lanjut dikatakannya, mahaiswa juga menuntut perbaikan kinerja anggota DPRD. Ia menilai selama ini kinerja anggota DPRD masih jauh dari harapan rakyat. Seringnya kunjungan kerja ke luar daerah namun tidak membawa perubahan di Kabupaten Purworejo yang dirasakan oleh masyarakat.

    "Kunjungan kerja hanya menghambur-hamburkan uang negara dan mejadi ajang bagi para anggota DPRD untuk menambah penghasilan. Hal ini menjadi indikator buruknya kinerja para wakil rakyat," katanya.

    Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut agar DPRD memberikan koreksi dan perhatian khusus terhadap proses pengakhiran kerjasama antara Pemkab Purworejo dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Pasalnya, pengakhiran kerjasama itu disinyalir menyebabkan terjadinya kerugian negara karena kewajiban asuransi tidak dibayarkan.

    Tiga point tuntutan yang sudah dibubuhkan kedalam petisi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD, Yophi Prabowo SH. Setelah itu seluruh demonstran meninggalkan ruangan sambil menyanyikan lagi Padamu Negeri.

    "Kami butuh realisasi bukan hanya retorika dari Pimpinan DPRD. Jika nantinya tuntutan untuk menunda pembelian mobil dinas tidak diakomodir, maka kami akan menggelar aksi lanjutan," katanya.

    Pimpinan DPRD Purworejo Yophi Prabowo usai menerima kunjungan unjukrasa Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purworejo menyampaikan apreasinya kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD.

    Yophi yang menerima tuntutan mahasiswa secara langsung menggelar jumpa pers di ruang Pimpinan DPRD Purworejo. Pasalnya saat unjuk rasa berlangsung, mahasiswa hanya menyuarakan aspirasi tanpa berkeinginan mendengar jejak pendapat dari anggota DPRD.

    Dikatakan Yophi, terkait pengadaan mobil dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta tiga pimpinan dewan sudah melalui proses penganggaran secara bertahap. Pengadaan mobnas tidak bisa serta merta dianggarkan secara mendadak. Anggaran pembelian Mobnas Rp. 2,4 Milyar merupakan anggaran yang telah diusulkan pada tahun 2015.

    "Termasuk kondisi mobil dinas Bupati, Wakil dan Pimpinan DPRD sudah tahun lama. Bupati dan wakil Bupati Itu sudah sepeluh tahun yang lalu sedang pimpinan Dewan sudah 6 tahun yang lalu, kita menganggarkan pun melihat kondisi kendaraan tersebut, kita sering service dan bahkan mogok, pengadaan Mobnas itu untuk membantu kelancaran kinerja pemerintah supaya tidak terhambat," kata Yophi yang didampingi sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi.

    Soal kegiatan Kunker oleh DPRD Kabupaten Purworejo yang dinilai hanya rekreasi dan upaya menambah penghasilan Dewan, Yophi menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan asal-asalan. Kunker memiliki dasar hukum sebagai bagian untuk mempelajari perkembangan peraturan daerah.

    "Dengan adanya perubahan regulasi, aturan-aturan pemerintah pusat kita perlu mencari informasi atas perubahan regulasi yang ada, tidak serta merta kita jalan-jalan, semua kegiatan kita ada dasarnya dan untuk kepentingan rakyat," ungkapnya.

    Muh Dahlan, yang turut mendampingi Yophi, merespon persoalan pasar Baledono yang disinggung oleh mahasiswa. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten sudah menjajaki upaya konsultasi kepada sejumlah pihak termasuk Kejaksaan. Ia memastikan bahwa langkah mengahiri perjanjian dengan PT Karsa Bayu tanpa mengungkit kewajiban asuransi yang tidak ditunaikan PT Karsa Bayu sudah benar dan tidak akan ada permasalahan di kemudian hari.

    "Para pedagang sudah ikhlas menyerahkan sertifikatnya sehingga itu menjadi dasar bagi Pemkab untuk melangkah mengakhiri perjanjian kerjasama dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Upaya dari kami itu untuk keberlangsungan masadepan seluruh pedagang pasar, jika tidak segera maka kasian pedagang," ungkapnya.(ndi)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top