• Berita Terkini

    Monday, October 10, 2016

    Jumlah TKI Purworejo Capai 700 Orang

    ANDI/EKSPRES
    PURWOREJO
    - Munculnya berbagai permasalahan seputar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di beberapa negara di luar negeri, menjadikan perhatian pemerintah. Tidak terkecuali Kabupaten Purworejo, dimana warga yang bekerja sebagai TKI yang mencapai hampir 700 orang.

    "TKI juga merupakan warga masyarakat yang sama dengan warga lain yang berhak mendapat perlindungan dan pembinaan. Maka dibutuhkan kerjasama dengan SKPD terkait untuk penanganan permasalahan TKI," ucap Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat (KBPM) Sumaharjono S Sos MM.

    Lebih lanjut Sumharjono mengatakan, permasalahan TKI memang sangat pelik. Diantaranya uang kiriman dari TKI digunakan untuk konsumtif yang tidak jelas, anak- anak yang ditinggalkan tidak terurus, bahkan istri bekerja sebagai TKI malah suami yang ditinggal berselingkuh.

    "Belum lagi adanya laporan TKI yang hilang, TKI meninggal namun sulit pengurusan kepulangan jenazah, dan masih banyak lagi permasalahan TKI," ucapya.

    Dikatakan, Di Kabupaten Purworejo sendiri di dalam RPJMD 2016 – 2021 melalui program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah membentuk kelompok kerja Bina Keluarga  TKI (BK-TKI) tingkat kabupaten.

    Dengan penanganan melalui Kelompok Kerja BK-TKI diharapkan, masalah TKI bisa ditangani. Terlebih kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Artinya uang tidak ikuti fungsi tetapi uang ikuti program.

    "Mau tidak mau, semua SKPD harus bareng-bareng mengatasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Ini sangat terkait dengan prioritas program yang arahnya pada pengentasan kemiskinan," ucapnya.

    Dicontohkan, keterkaitan Dinas kesehatan di keluarga TKI yakni untuk penanganan bidang kesehatannya, lalu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (TP2TP2A) untuk penanganan pemberdayaannya, dan demikian juga SKPD yang lain.

    "Diharapkan dengan adanya Pokja BK-TKI dapat memberikan pembekalan untuk pembentukan kelompok Bina Keluarga TKI di wilayah kampung- kampung TKI," tandasnya. (ndi)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top