• Berita Terkini

    Wednesday, October 12, 2016

    Indonesia Perlu Sistem Peringatan Dini Banjir

    JAKARTA – Hujan deras di Indonesia terutama wilayah Jawa tampaknya bakal muncul setiap hari. Hal tersebut membuat kekhawatiran masyarakat terhadap resiko banjir yang biasanya membawa kerugian miliaran rupiah. Menanggapi hal tersebut, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengaku Indonesia memerlukan sistem peringatan dini banjir untuk meminimalisasi korban dan kerugian tersebut.


    Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT Tri Handoko Seto, beberapa hari terakhir Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sendiri sering mengeluarkan prediksi hujan untuk kawasan Jabodetabek. Hal tersebut memang wajar mengingat La Nina sedang menerpa Indonesia.
     "Jadi di Indonesia akan makin banyak terjadi hujan hingga Maret tahun 2017 nanti, "  ungkapnya di Jakarta kemarin (12/10).


    Seto mengingatkan, tingginya intensitas curah hujan kerap mengakibatkan genangan air, bahkan bencana banjir. Dia mencontohkan banjir di Kemang, Jakarta Selatan yang menyebabkan kerugian puluhan milyar Rupiah. Disusul oleh bencana banjir di Garut yang menyebabkan puluhan jiwa meninggal dunia dan ratusan rumah terendam banjir.

    "Rangkaian bencana banjir itu telah menjadi bukti bahwa kita membutuhkan sistem peringatan dini akan bencana banjir.  Kita jelas memerlukan penanganan yang lebih mumpuni,"jelasnya.


    Dengan adanya peringatan dini banjir, semua elemen masyarakat bisa punya waktu untuk mempersiapkan kemungkinan banjir yang ada. BPPT sendri mengaku telah mengembangkan model alat prediksi hujan dengan cukup baik serta alat modifikasi cuaca yang salah satu fungsinya untuk mengurangi curah hujan.


    Dia menjelaskan, sistem cerdas peringatan dini banjir nantiya memerlukan pusat data dan operasi untuk melakukan prediksi. Setiap pagi, sistem akan otomatis meramal cuaca 24 jam kedepan. Jika sebuah wilayah diperkirakan bakal hujan deras, maka muncul peringatan.


    "Deteksi itu diteruskan secara otomatis ke BPBD agar mereka memantau perkembangan cuaca secara real time. Selain itu, pemerintah daerah pun menyampaikan kepada masyarakat agar mereka bisa mengantisipasi, " ungkapnya.


    Dia menambahkan, informasi prediksi hujan juga harus dipadukan dengan peta rawan banjir, rawan longsor, dan rawan banjir rob. Dia pun mendorong agar pemerintah bisa mewujudkan usulan tersebut. "Harus segera agar kita bisa antisipasi dan mencegah bencana banjir seperti di Garut tidak terulang, " ujarnya.


    Sebagai informasi, saat ini pemerintah baru mempunyai sistem peringatan dini terkait tanah longsor. Sebanyak 72 alat peringatan dini longsor terpasang di 30 kabupaten.


    Sementara itu, Manager Penanganan Kasus dan Emergency Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Edo Rachman mengatakan, pemerintah tak boleh hanya sekedar fokus dalam upaya respon bencana seperti pemasangan alat peringatan dini. Pasalnya, akar dari permasalahan bencana longsor dan banjir adalah degradasi lingkungan.

    "Memang penanggulangan bencana itu penting. Tapi jangan bangga juga jika infrastruktur dan anggaran bencana bertambah karena artinya wilayah rentan semakin banyak, " ungkapnya.


    Dia pun berharap pemerintah pun bisa mengalokasikan anggaran yang setimpal untuk perbaikan lingkungan. Serta ketegasan untuk merehabilitasi lahan-lahan penyokong ekosistem yang rusak. "Saat ini masih banyak pelanggaran tata ruang di daerah. Kalau begini terus, ya sudah pasti anggaran penanggulangan bencana akan membesar setiap tahunnya, "jelasnya. (bil)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top