• Berita Terkini

    Wednesday, October 12, 2016

    Anggaran Kemiskinan Jateng Naik Rp 1 Triliun

    SEMARANG – Pemprov terus berupaya mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah. Pada 2017, anggaran untuk mengentaskan kemiskinan mengalami kenaikan menjadi Rp 1,4 triliun. Jumlah ini meningkat besar dibandingkan 2016 yang hanya sekitar Rp 435,183 miliar.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Urip Sihabudin mengatakan, pemprov tetap konsisten menjalankan program pengentasan kemiskinan. Di antara upaya yang dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui Jamkesda, beasiswa, Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) nonkuota, bantuan rumah layak huni, bantuan jamban, dan pemasangan jaringan listrik. ”Anggaran untuk tahun 2017 juga meningkat besar. Ini komitmen kami untuk pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

    Pemprov tidak hanya tinggal diam dalam menyikapi masalah kemiskinan di Jateng. Sejumlah daerah yang masih dalam zona kemiskinan terus mendapatkan perhatian. Pemprov juga kembali mengoptimalkan UMKM untuk bisa mengurangi jumlah kemiskinan di Jateng. ”Prioritas kami jelas mengentaskan kemiskinan.

    DPRD menilai, anggaran Rp 1,4 triliun untuk mengatasi kemiskinan masih belum cukup. Sebab, kemiskinan masih menjadi persoalan krusial dan sangat mendesak diselesaikan di Jateng. Saat ini saja jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4,507 juta jiwa. ”Anggaran sebesar itu saya kira masih kurang. Karena ini persoalan klasik dan serius,” kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Ma’ruf.

    Ia meminta agar pemprov lebih memberikan perhatian dalam pengentasan kemiskinan di Jateng. Alokasi dana desa (ADD) bisa lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Karena kemiskinan di Jateng lebih banyak didominasi masyarakat pedesaan. ”Banyak faktor, karena pembangunan tidak merata serta akses yang masih belum memadai. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah,” tambahnya.

    Masalah kemiskinan di Jateng harus menjadi prioritas untuk diselesaikan. Sebab, ini merupakan persoalan krusial yang sampai saat ini masih belum bisa diatasi. Diperlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota untuk mengatasi masalah tersebut. Dewan berharap program infrastruktur bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Jateng. Sebab, kemiskinan masih sangat tinggi dan itu merupakan problem serius yang harus diatasi. Jika tidak, pasti bakal terus bertambah dan sulit dikendalikan. ”Pengentasan harus menjadi prioritas, jadi harusnya infrastruktur bisa meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya. (fth/zal/ce1)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top