• Berita Terkini

    Thursday, September 29, 2016

    Kejari Surakarta Geledah SMPN 14 Solo, Sita 70 Dokumen LPJ dan Komputer

    SOLO – Pengusutan kasus dugaan penyelewengan anggaran revitalisasi gedung SMPN 14 Solo senilai Rp 1,2 miliar berlanjut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta menggeledah sekolah tersebut dan menyita puluhan dokumen penting.

    Kepala Seksi Pidana Khusus ( Kasi Pidsus) Kejari Surakarta Suyanto menuturkan, penggeledahan dilakukan Rabu (21/9). Barang-barang yang disita antara lain 70 bendel dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) pembangunan gedung dan satu unit komputer berisi data-data penting proyek bersangkutan.

    “Sudah kita sita dan sedang kita dalami bukti-bukti tersebut,” ujar Suyanto ditemui di kantor Kejari, Kamis (29/9).

    Selain itu, kemarin, jaksa telah memanggil delapan orang saksi. Mereka adalah pemilik toko bangunan di mana sekolah tersebut membeli bahan material. “Dari keterangan mereka, akan kita cocokan dengan barang bukti yang telah kita sita. Dari sini akan menguatkan dugaan kita terkait kasus dugaan penyelewengan ini,” beber Kasi Pidsus.
    Pemeriksaan saksi diperkirakan tidak memakan waktu lama. Sedangkan saksi lainnya akan diperiksa dua minggu ke depan. Mereka adalah lima pemilik toko material lainnya dan pihak sekolah yang menangani proyek tersebut.

    “Kita juga berencana menggunakan saksi ahli, rencananya dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Red) Jateng,” terang Suyanto.
    Menurut dia, revitalisasi gedung yang menggunakan dana APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2015 tersebut telah rampung pada Februari silam tapi belum ada serah terima LPJ.

    Secara administrasi, lanjut Suyanto, proyek revitalasi sudah sesuai standard operating procedure (SOP). Namun ditemukan indikasi penyelewengan anggaran pada teknis pelaksanaan revitalisasi gedung.

    Soal tersangka, Kejari menyebut ada lebih dari satu orang yang terlibat langsung dalam proyek revitalisasi gedung SMPN 14 Surakarta. Antara lain bisa dari panitia revitalisasi, konsultan pembangunan, atau penanggung jawab proyek.

    Sementara itu, terkait kasus ini, pihak SMPN 14 Surakarta memilih irit bicara. Alasannya telah diwanti-wanti kasi pidsus Kejari Surakarta untuk tidak menanggapi pertanyaan dari pihak luar.

    Tapi hal tersebut dibantah keras Suyanto. “Semua punya hak jawab dan klarifikasi sendiri-sendiri. Saya tidak pernah berpesan kalau pihak sekolah tidak boleh berpendapat, saya cuma bilang kalau ada yang tidak bisa dijawab baru suruh menghadap saya,” tegasnya.
    Sekadar informasi, revitalisasi gedung SMPN 14 Surakarta dilakukan secara swakelola. Yakni dari pihak sekolah membuat tim Panitia Revitalisasi Sekolah (PRS) yang terdiri dari para guru sekolah setempat.

    Jaksa menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut. Antara lain ditemukan nota pembelian palsu, stempel palsu, tanda tangan palsu, pembelian fiktif, mark up volume pembelian serta mark up harga pembelian. (atn/wa)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top