Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya masih menghitung berapa biaya yang dibutuhkan partai. Mulai dewan pimpinan pusat (DPP) hingga dewan pimpinan daerah di kabupaten/kota. "Tidak hanya partai di pengurusan pusat saja," terangnya.
Menurutnya, perwakilan 10 partai sudah dikumpulkan untuk membahas pendanaan itu. Mereka diminta memberikan masukan dan menyampaikan berapa biaya yang selama ini mereka butuhkan. Dari pertemuan itu, KPK bisa mendapatkan gambaran nilai biaya yang dibutuhkan setiap partai. Tentu tidak sama biaya antara partai satu dengan yang lain.
Di depan para perwakilan partai, Alumnus Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) itu juga menyampaikan sistem pencairan dan sistem pengawasan terhadap pengelolaan anggaran yang dicairkan. Dia menjelaskan, dana itu akan diberikan berupa hibah. Jadi, anggaran dicairkan kepada DPP, selanjutnya pengurus pusat partai akan memberikannya kepada pengurusan partai di masing-masing daerah. Sementara untuk pengawasannya akan dilakukan aduit setiap tahunnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit secara rutin.
Pahala mengatakan, dia sudah menyampaikan sistem pencairan dan pengawasan kepada perwakilan. Tampaknya ada beberapa partai yang keberatan jika harus diaudit. Terutama mereka yang mempunyai dana besar. Tentu mereka harus mengubah keuangan partai. Hal itu tidak mudah bagai partai. "Kalau diaudit, semua harus klir," paparnya.
Selain diaudit, pihaknya juga akan menyusun kode etik penggunaan anggaran dan juga sistem rekrutmen partai. Selama ini, rekrutmen partai dilakukan sesuai dengan keinginan petinggi partai. Dia belum mengetahui seperti kode etiknya, karena sekarang masih dibahas.
Mantan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali itu mengatakan, dengan pendanaan yang dilakukan pemerintah, maka partai tidak lagi mengandalkan uang dari kader. Kader tidak lagi ditekan untuk mencari uang untuk partai. Selama ini, ada kader yang melanggar hukum saat mencari uang untuk partai. Jika partai sudah didanai pemerintah, maka hal itu tidak boleh terjadi lagi.
Rencana pendanaan untuk partai itu sudah disampaikan ke Komisi III DPR RI. Mereka banyak yang menyambutkan baik dengan rencana itu. Bahkan, ada anggota dewan yang mengeluh karena selama ini harus mencari uang untuk partai. Jika sudah didanai pemerintah, mereka tidak perlu lagi mencari uang.
Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan partai? Pahala mengatakan, sebelumnya muncul angka Rp 1 triliun. Tapi, angka itu hitungan kasar. Pahala menyatakan, perkiraan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan partai bisa mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 5 triliun. Jadi, setiap partai bisa mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar pertahun. Angka itu belum final dan masih terus dikaji. "Angka perkiraan sementara segitu," terangnya.
Dana itu digunakan untuk biaya operasional rutin dan pendidikan politik. Selama ini, partai mengeluarkan dana cukup besar. Terutama saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dana yang akan dikeluarkan akan semakin besar ketika pemilihan presiden (Pilres).
Pahala mengatakan, setelah kajian pendanaan partai selesai. Hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah berupa rekomendasi. Jadi, pemerintah yang nantinya akan memutuskan pendanaan dengan APBN itu. "Kami lakukan kajian dengan LIPI. Target tahun ini bisa selesai," ungkap dia.
Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, kajian pendapaan partai harus cepat diselesaikan. Pihaknya tidak sabar menunggu berapa dana yang akan dikucurkan kepada partai. ”Kami tentu senang kalau pemerintah menyiapkan dana untuk partai,” kata politisi PKB itu. (lum)
