Tahun ini untuk 391 desa di Klaten total mendapat alokasi DD sebesar Rp 243,866 miliar. Dana itu dicairkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar 60 persen pada April dan 40 persen di tahap kedua dijadwalkan pada Agustus.
Namun, hingga kini Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Klaten belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat terkait pencairan DD. Padahal, berdasarkan jadwal seharusnya dana sudah diterima tia-tiap desa pada bulan ini.
“Kami masih menunggu kabar dari pemerintah pusat karena dana desa tahap kedua belum masuk rekening kas daerah. Padahal, seluruh desa sudah melengkapi persyaratan dan mengajukan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) ke pemerintah,” ucap Kepala Bapermas Klaten Joko Purwanto saat ditemui wartawan Selasa (20/9).
Beredar kabar jika DD baru bisa dicairkan dua pekan mendatang. Namun, diakui Joko, pihaknya mendesak pencairan bisa pekan ini. Sebab, jika pencairan semakin molor, dikhawatirkan penyerapan dan penggunaan dana desa semakin mepet.
“Untuk tahap kedua, waktu pencairan hingga realisasi sangat mepet. Hanya empat bulan (September sampai Desember) sehingga harus berkejaran dengan waktu,” papar Joko.
Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Klaten Siswanto mengakui, dalam menyelesaikan administrasi pencairan tahap kedua sejumlah desa menemui kendala. Misalnya, implementasi aturan tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPj) DD tahap pertama di tiap kecamatan hingga Inspektorat berbeda-beda. Padahal, aturan dari pemerintah pusat sama.
Sayangnya, kecamatan juga tidak proaktif jemput bola untuk mendampingi pemerintah desa dalam menyusun LPj. “Ketidakjelasan aturan sempat membuat kegiatan terbengkalai. Seperti proyek jalan yang masih tahap pembangunan, tapi tiba-tiba berhenti karena takut melangkah,” pungkas Siswanto. (ren/ria)
