Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Fraksi PKB, Toha Mahasin menilai, dalam masalah itu pihak sekolah dan komite belum bisa menjalin komunikasi yang baik terhadap wali murid. Sekolah dinilai kurang tanggap dengan situsasi serta kondisi perekonomian wali siswa.
"Seharusnya untuk urusan karnaval memeriahkan HUT RI bisa dilakukan secara bijaksana. Misalnya dengan azaz mufakat dan saling mendukung, serta tidak memaksakan kehendak satu sama lainya," ucap Toha, kemarin.
Dirinya sependapat dengan keluhan wali murid yang disampaikan kepada pihak sekolah. "Seharusnya sekolah dan komite bisa melihat dan pempertimbangkan kondisi masing-masing wali. Dalam hal iuran, kalau perlu ada semacam subsidi silang," ujarnya.
Menurutnya, sebelum memutuskan penarikan iuran anggaran di perhitungkan lebih dulu. Direncanakan secara cermat dan matang. "Dihitung dulu kira-kira habis berapa. Saya yakin ada di antara wali yang secara ekonomis lebih mampu. Tinggal bagaimana cara komite dan sekolah memberdayakan potensi yang ada. Jadi ada semangat yang kuat menopang yang lemah," ucapnya.
Disampaikan, memang tidak mudah menyusun anggaran dalam sebuah perencanaan yang membutuhkan anggaran besar namun tidak ada anggaran dan harus melalui iuran. "Tergantung bagaimana mengukur kemampuan, kejelian melihat potensi dan yang terpenting lagi adalah komunikasi," terangnya.
Diungkapkan, penerapan dengan sistem terbuka, perencanaan dengan dasar azaz musyawarah dan pertimbangan kondisi semacam itu telah dilakukan oleh Toha sejak lama. "Saya sudah mengalami sendiri sejak masih remaja bersama anak-anak remaja kampung dalam mengelola karang taruna dan remaja masjid, lalu juga mengelola TPQ dan PAUD. Hingga saat jadi kepala desa, dengan cara itu, semua perencanaan bisa berjalan dengan lancar tanpa merasa memberatkan pihak manapun," tandasnya. (ndi)
