• Berita Terkini

    Tuesday, August 9, 2016

    Masih Termarjinalkan, Komunitas Difabel "Wadul" ke Bupati

    ISTIMEWA
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)-  Komunitas kaum difabel, menemui Bupati Kebumen Ir Mohammad Yahya Fuad SE. Kedatangan mereka ke rumah dinas orang nomor satu di Kebumen itu, Selasa (9/8/2016), untuk mengadukan masih banyaknya diskriminasi yang di rasakan oleh kaum difabel.

    Yahya Fuad menyambut hangat para keluarga difabel yang menjadi tamu istimewanya itu. Hadir pula dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kebumen Dwi Suliyanto SSos MSI. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kebumen dr Hj Yohanita Rini Kristiani Mkes dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono SH.

    Menurut Koordinator Komunitas Difabel Kebumen Mu’inatul Khoiriyah, hingga kini masih banyak diskriminasi bagi anak berkebutuhan khusus, salah satunya masalah pendidikan. Kaum difabel kerap ditolak saat mendaftar disekolah-sekolah reguler. “Kalau untuk PAUD  dan TK, masih banyak yang mau menerima, tapi kalau sudah SD, banyak sekali yang menilak,” terangnya.

    Rata-rata pihak sekolah menolak dengan halus dan mengatakan untuk sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Rata-rata SD enggan untuk menerima kaum difabel dengan alasan repot dan tidak ada pendamping, jika ada pendamping pun biayanya mahal. “Jumlah difabel di Kebumen sekitar 11 ribu orang. 60 persen diantaranya merupakan anak-anak,” paparnya.

    SLB yang ada di Kebumen lanjutnya, tidak cukup untuk menampung semua anak-anak difabel, sebab dibatasi kuota. Jika SD reguler enggan untuk menerima  maka bisa dipastikan anak-anak difabel tidak dapat mengakses pendidikan. “Padahal mereka sebagai warga Negara Indonesia juga berhak untuk mengakses pendidikan. Kedatangan kami ke rumah bupati salah satunya untuk menyampaikan hal itu,” paparnya.

    Yahya Fuad mengaku tidak menyangka bila jumlah kaum difabel di Kebumen mencapai ribuan. Beberapa kebijakan terkait kaum difabel, seperti bantuan dan lain sebagainya mungkin baru  bisa direlisasikan pada tahun 2017 mendatang. “Saat ini banyak sekali gedung SD yang nganggur sebab adanya regrouping,” paparnya.

    Mu’inatul pun berharap kedepan ada kebijakan yang mengatur agar SD-SD yang ada mau menerima kaum difabel menjadi muridnya. (mam)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top