KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Para pemilik dan pengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) mengeluhkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK). Pasalnya, LKP yang notabene didirikan oleh swasta merasa tersaingi dengan adanya BLK yang merupakan milik pemerintah.
Imam (33), salah satu staff LKP di Kecamatan Pejagoan, mengeluhkan keberadaan BLK. Menurutnya, keberadaan BLK telah membuat para pencari kerja (pencaker) kini beralih ke BLK.
Sebagai milik swasta, LPK merupakan bentuk usaha untuk mengambil keuntungan. Sedangkan BLK sendiri merupakan tempat pelatihan milik pemerintah dengan para tentor yang sudah mendapatkan gaji. Kondisi itu membuat masyarakat memilih untuk belajar di BLK daripada di LKP.
"Kalau di LPK, siswa yang hendak belajar harus membayar, sedangkan siswa di BLK justru dibayar. Kalau di LPK siswa membeli peralatan atau bahan ajar secara mandiri, namun di BLK siswa diberi peralatan secara cuma-cuma,"katanya, Jumat (19/8/2016).
Menurutnya, tanpa campur tangan pemerintah, LKP dipastikan akan kolaps. “Kalau dibiarkan bersaing bebas seperti ini, saya sudah tahu siapa pemenangnya. Warga pasti mengharapkan belajar dengan peralatan gratis dan mendapatkan uang saku,” imbuhnya.
Menurutnya, di BLK banyak sekali paket program dengan berbagai jenis pelatihan. Beberapa pelatihan diantara menjahit, tata boga, pertukangan, tata rias dan lain sebagainya. BLK dan LKP juga sama-sama mencari siswa di Kabupaten Kebumen. “Kami sama-sama mencari siswa, tapi bedanya di tempat kami siswa harus bayar,” terangnya.
Imam berharap antara BLK dan LKP dapat berbagi progam. Misalnya dari beberapa program yang ada di BLK, seyogyanya dapat ditempatkan di LKP yang tersebar di beberapa daerah. Ini mempunyai beberapa keuntungan, siswa yang jauh dari BLK dapat ikut merasakan kursus gratis, dengan tempat yang dekat. LKP juga menjadi ramai dengan siswa karena ada kegiatan belajar mengajar. “Ini namanya kemitraan, padahal BLK banyak mendapatkan paket program untuk melaksanakan kursus gratis,” terangnya.
Kepala BLK Kebumen Joko Wardoyo saat dikonfirmasi mengemukakan, paket program yang ada di BLK tidak dapat dilaksanakan di LKP. Sebab antara LKP dan BLK sudah ada porsinya masing-masing. Kemitraan yang dilaksanakan antara LKP dan BLK adalah sama-sama mencerdaskan anak masyarakat. “Dana LKP dan BLK sendiri-sendiri dan semua itu dikelola oleh pemerintah,” ucapnya. (mam)
