• Berita Terkini

    Tuesday, July 26, 2016

    Serapan APBD Semester I Rendah

    ilustrasi
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Sudah bulan ke tujuh tahun anggaran berjalan, tapi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen 2016 masih sangat rendah. Hingga 30 Juni 2016 lalu, serapan untuk belanja langsung baru sebesar Rp 24,83 persen.

    Hal itu dikatakan oleh Wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfudz, saat peluncuran Sipatma Pintar di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kebumen, belum lama ini.

    Menurut Wakil Bupati penyerapan anggaran pada semester pertama tahun 2016 hanya sekitar 24,83 persen persen dari Rp 2,3 triliun lebih Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen 2016. Seharusnya, kata Yazid Mahfudz, hingga akhir Juni lalu serapan anggaran telah mencapai 59,41 persen.

    "Sehingga terdapat deviasi sebesar Rp 34,58 persen," kata Yazid Mahfudz, tanpa menjelaskan lebih rinci penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut.

    Pada anggaran belanja tidak langsung, lanjut Wakil Bupati, realisasinya juga masih dibawah target. Hingga akhir Juni lalu, realisasi belanja tidak langsung sebesar 50 persen, masih dibawah target sebesar 50,18 persen. Sehingga terjadi deviasi sebesar 0,9 persen.

    "Untuk itu jajaran SKPD saya minta melakukan upaya-upaya akselerasi," pinta wakil bupati.

    Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kebumen, Muhsinun, mengingatkan pihak eksekutif dalaml hal ini bupati dan jajarannya agar mampu meningkatkan penyerapan anggaran. "Berdasarkan data yang kami miliki, penyerapan anggaran realisasinya sangat rendah sehingga ada deviasi," sesal Muhsinun.

    Menurut Muhsinun, penyerapan anggaran sangat penting karena merupakan alat bagi pemerintah untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di mana dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Karena itu, pihaknya meminta agar bupati membuat sistem yang integrasi berbasis teknologi agar lebih mudah dalam pengawasan.(ori)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top