PURWOREJO--Harapan Purworejo mendulang prestasi di era Bupati Goernito belum membuahkan hasil. Masuk dalam kategori kabupaten kecil, Purworejo baru mampu meraih sertifikat Adipura dari Kementrian Lingkungan Hidup yang diserahkan di Riau, pekan kemarin. Bukan sebuah prestasi buruk, setidaknya raihan Sertifikat Adipura menunjukkan komitmen Pemkab untuk memperbaiki wajah dan citra kabupaten.
"Sertifikat Adipura ini diperuntukkan bagi daerah yang bisa mendapatkan nilai lebih baik di banding tahun sebelumnya. Tapi kita belum tahu sebenarnya nilai Purworejo dalam penilaian Adipura tahun ini mendapat berapa," kata Kepala Kantor Lingkungan Hidup Purworejo, Bambang Sugito, kemarin.
Dikatakan Bambang, Purworejo mengalami pasang surut dalam raihan penilaian Adipura. Sukses mendekati grade nilai 74 di tahun 2013, Purworejo terpuruk di tahun berikutnya karena hanya mampu mendapatkan nilai 67,82.
"Tahun 2013 kita mendapatkan nilai 72,42 atau selisih 1,68 dari nilai terendah yang ditentukan," imbuh Bambang.
Kebakaran Pasar Baledono yang terjadi di tahun 2014, menjadikan Purworejo harus terjerembab dalam skor perolehan nilai. Raihan angka yang diraih hanya mencapai 63,04. "Pasca kebakaran terus terang kita tidak siap untuk mengikuti penilaian Adipura. Banyak lokasi yang menjadi pasar darurat menyulitkan kita untuk menunjuk titik pantau," ungkap Bambang.
Bambang mengungkapkan, perolehan Sertifikat Adipura menjadi titik balik upaya Pemkab untuk berusaha mengejar prestasi terbaik. Hanya saja masih banyak permasalahan yang perlu ditangani bersama sebelum bisa merengkuh Adipura Buana yang menjadi penghargaan paling rendah dibandingkan penghargaan Adipura yang lain.
"Adipura Buana adalah penghargaan untuk kabupaten yang telah mampu melibatkan masyarakatnya untuk peduli dengan lingkungannya. Sementara di kita itu masih menjadi masalah karena kepedulian masyarakat masih rendah. Hal lainnya adalah belum bersinerginya semua SKPD untuk bisa menuju ke prestasi itu,"
imbuh Bambang.
Hal mendasar lain yang menghambat berada di tempat pengolahan akhir dimana Purworejo baru menerapkan sistem open dumping atau penumpukan terbuka untuk pengolahan sampah akhir. Seharusnya ada zona pemisah antara sampah baru dan lama, dimana sampah datang harus diurung tanah terlebih dahulu sebelum dilakukan pengolahan berikutnya.
"Juga diperlukan alat mengukur sampah seperti timbangan untuk mengetahui volume sampah yang ada setiap harinya. Hal lainnya adalah belum adanya pengolahan sampah organik secara maksimal," katanya.
Kepala Bidang Kebersihan Dinas Pekerjaan Umum Purworejo Mulyono mengatakan keterlibatan masyarakat untuk peduli sampah masih minim. Sosialisasi yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup belum diserap sepenuhnya oleh masyarakat. Petugasnya harus bekerja dua kali karena di lokasi yang sudah dibersihkan, tak jarang muncul sampah baru.
"Keamanan pohon-pohon perindang di jalan protokol juga kerap diganggu masyarakat untuk pakan ternak. Bahkan upaya penanaman pohon perindang baru di dekat trotoar jalan juga dirusuhi masyarakat yang tidak ingin ada pohon ayoman di depan mereka usaha," imbuh Mulyono.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purworejo, Yophi Prabowo meminta Bupati untuk memberikan instruksi khusus secara tertulis kepada seluruh SKPD untuk terlibat aktif.
"Harus ada kejelasan instruksi dalam upaya meraih kembali Adipura. Kami melihat Bupati perlu memberikan surat khusus yang meminta agar SKPD mulai membenahi lingkungan kantornya agar hijau dan asri," kata Yophi.
Dengan adanya kejelasan instruksi dari Bupati, harapan meraih Adipura tidak hanya menjadi angan-angan semata karena semua akan bergerak dan peduli dengan berbagai permasalahan yang bersinggungan dengan Adipura. (baj/ndi)
