Warga Dukuh Karangkamal RT 01 RW 08 desa setempat itu, meyakini jika penambangan tetap dilakukan maka sumber mata air di wilayah tersebut bakal rusak. Dia mencontohkan di kawasan karst Klapanunggal di perbatasan Kabupaten Karangan dan Bogor, Jawa Barat, yang saat ini telah rusak dan sumber mata airnya lenyap.
"Saya tidak hanya karena katanya orang, tetapi saya mengalami sendiri," kata pria yang telah dikaruniai sembilan anak, 32 cucu dan 13 buyut itu, kepada Kebumen Ekspres, belum lama ini di rumahnya di Desa Sikayu.
Sejak tahun 1960 hingga 1964, Mandireja, mengaku bekerja menambang batu gamping di Klapanunggal untuk kebutuhan bahan baku semen dari sebuah pabrik semen terkenal.
"Saya ingat betul, tahun 60an air masih sangat bagus disana. Tapi hanya sekitar tiga tahun setelah ditambang, airnya lenyap benar-benar lenyap. Bahkan ada danau yang airnya melimpah juga hilang," kisah Mandireja, dengan bahasa ngapaknya.
Dia mengaku sangat khawatir, di wilayah Karst Gombong Selatan bernasib sama seperti di Klapanunggal. Oleh karenanya dengan tegas dia menolak rencana berdirinya PT Semen Gombong.
"Selama ini di Desa Sikayu belum pernah mengalami kekeringan. Tidak pernah kekurangan air. Jadi jangan sampai ini terjadi di Sikayu," ujar pria yang mengaku menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian.
Dia berharap, setelah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Semen Gombong dinilai tidak layak, Pemkab Kebumen mengambil sikap tegas dengan tidak menerbitkan izin beroperasinya PT Semen Gombong.
Pria yang sudah tidak muda lagi itupun rela berkali-kali ikut melakukan demo penolakan penambangan PT Semen Gombong. Tak hanya di Kebumen, tetapi juga ikut melakukan aksi massa di Semarang. "Ini demi lestarinya alam kita, mas," tegasnya.
Setelah berkali-kali warga yang tegabung dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Kars Gombong (Perpag) melakukan penolakan terhadap rencana penambangan PT Semen Gombong. Terakhir kalangan DPRD pun mengambil sikap dengan ikut-ikutan melakukan penolakan yang sama.
Komisi A DPRD Kebumen bahkan berinisiasi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri persoalan di kawasan Karst Gombong Selatan. Terutama penyusutan kawasan bentang alam karst (KBAK). Mengingat, pada tahun 2003 telah ditetapkan melalui keputusan menteri terkait KBAK di kawasan karst Gombong Selatan yang mencapai 48 km2. Namun kemudian menjadi tidak lebih dari 8 km2. Padahal selama ini PT Semen Gombong belum beroperasi.
“Apa yang menjadi aspirasi warga akan kami bawa karena kami pun mendukung pelestarian lingkungan di kawasan karst Gombong Selatan,” kata Ketua Komisi A DPRD Kebumen, Yudhy Tri Hartanto.(ori)
