• Berita Terkini

    Friday, June 24, 2016

    Gerindra Minta Eksekutif Maksimalkan PAD

    ilustrasi
    KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Fraksi Gerindra DPRD Kebumen meminta pihak jajaran eksekutif dalam hal ini bupati agar memaksimalkan segala potensu untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sikap itu ditegaskan Fraksi Gerindra melalui pemandangan umumnya pada rapat paripurna DPRD  dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2015, Kamis (23/6).

    Juru bicara Fraksi Gerindra Wijil Tri Atmojo, mengapresiasi diraihnya kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemkab Kebumen. Terkait Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015, Fraksi Gerindra menilai agar pemerintah melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan sektor Pendapatan Asli Daerah, yang mana pada APBD Tahun 2015 "hanya" 10,54 persen.

    "Secara Khusus, Fraksi Partai Gerindra meminta, terhadap temuan adanya kelemahan sistem oengendalian intern dlm penyusunan laporan keuangan, agar segera menubdakpanjuti dan menyelesaikan rekomendasi serta catatan yang ada," Pinta Wijil.

    Kesempatan kedua penyampaian Pemandangan Umum Fraksi oleh Muhsinun dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. FPKB juga menyoroti tentang sistem pengendalian intern Pemkab Kebumen.

    "Dalam LHP BPK, terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern, karenanya FPKB meminta kepada Bupati agar segera membuat sistem yang integrasi berbasis teknologi agar lebih mudah dalam pengawasan," Ujar Muhsinun.

    Kesempatan selanjutnya penyampaian Pemandangan Umum Fraksi oleh Fraksi Partai Amanat Nasional melalui juru bicara Suhartono. Dalam pemandangan umumnya, FPAN antara lain menyoroti terkait pencapaian kinerja keuangan APBD 2015.

    FPAN mempertanyakan kendala apa sehingga pendapatan hanya 10,54 persen dan lain-lain pendapatan yang sah tidak mencapai 1 persen."Terkait SILPA tahun anggaran 2015 yang jumlahnya Rp 272 Miliar lebih, kami mohon penjelasan secara rinci," pintanya.

    Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicara Qoriah Dwi Puspa mengapresiasi capaian keuangan Pemkab Kebumen yang berhasil melampauai target yang ditetapkan. Fraksi Partai Nasdem juga menyoroti terkait potensi pendapatan dari sektor pajak. Pemerintah Daerah, lanjut Qoriah, masih lemah dalam pengelolaan pajak khususnya pada pajak reklame. Ditemukan sedikitnya 87 obyek reklame yang belum memiliki ijin pemasangan dan belum dipungut pajak.

    "Fraksi Partai Nasdem meminta Pemkab melalui DPPKAD melakukan pendataan atas wajib pajak yang dikelolanya," Ujar Qoriah membacakan Pemandangan Umum.

    Fraksi Keadilan Nurani melalui juru bicara Sakur Jaelani yang mendapat kesempatan berikutnya juga memberikan apresiasi tinggi atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

    FKN antara lain menyoroti tentang retribusi parkir dan Galian C. Realitas di lapangan, Sakur melanjutkan, masih banyak petugas yang memungut tarif tidak sesuai Perda.

    Kesempatan selanjutnya Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrat. Melalui juru bicara Rifai Yuniantoro menyatakan keprihatinannya kepada pencatat aset di Pemkab Kebumen. Menurut FPD, pemerintah kabupaten Kebumen harus segera mengevaluasi kinerja Sekda, kepala DPPKAD, sampai bendahara pencatat aset di tiap-tiap OPD.

    "Hal ini disimpulkan oleh banyaknya catatan dan rekomendasi di LHP BPK mengenai aset yang sangat tidak sistematis pengelolaannya, keberadaannya, penggunaannya, dan pemanfaatannya," Beber Rifai.

    Fraksi Partai Golongan Karya melalui juru bicara Restu Gunawan antara lain menyoroti terkait pengurangan di beberapa pos belanja hingga menghasilkan SILPA. Menurut FPG, tidak seluruh alokasi anggaran yang tersisa merupakan hasil penghematan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

    Di bidang pendidikan, FPG meminta dinas Dikpora dan sekolah-sekolah agar memberikan kesempatan bagi siswa miskin.

    "FPG minta perhatian terhadap penerapan kebijakan dalam penerimaan peserta didik agar siswa dari keluarga miskin dab keluarga berpenghasilan terbatas diberi kesempatan seluas-luasnya sehingga mereka mempunyai hak yang sama untuk masuk ke sekolah yang diinginkan," Jelas Restu.

    Kesempatan ke delapan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi melalui juru bicara Hj Dian Lestari Subekti Pertiwi.

    F-PDIP antara lain mempertanyakan rendahnya penyerapan di bidang peningkatan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan yang hanya 60 persen. Untuk Rumah Sakit, FPDIP menyayangkan tidak disusunnya laporan kinerja dan hanya laporan keuangan saja.

    "Rumah Sakit pada umumnya difungsikan untuk melayani masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan semata. Sudah seharusnya rumahnsakit melaporkan kinerja perspektif pelanggan, pelayanan, dan administrasi serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran," Ungkap Dian.

    Bencana alam yang melanda Wilayah Kebumen dan sekitarnya mendapat perhatian semua fraksi. Pada kesempatan penyampaian pemandangan umum, semua fraksi membuka dengan menyatakan keprihatinan dan memohon doa peserta rapat untuk para korban bencana dan relawan yang bertugas di lapangan. Beberapa fraksi juga memberikan ulasan khusus terkait penanganan bencana oleh pemerintah Kabupaten Kebumen.
    Rapat paripurna DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Agung Prabowo didampingi Wakil Ketua Bagus Setiyawan. Hadir Wakil Bupati Yazid Mahfudz.(ori)

    Berita Terbaru :


    Scroll to Top