 |
| SUDARNO AHMAD/EKSPRES |
Terlebih mereka telah mengajukan izin agar dapat bertemu dengan anggota DPRD sejak tiga pekan lalu. Namun, hingga acara berakhir tak ada satupun anggota DPRD yang menemui mereka.
Rombongan hanya ditemui oleh tiga orang kepala bagian (Kabag) Sekretariat DPRD di Ruang Paripurna. Ketiganya, yaitu Kabag Umum Sodikin, Kabag Humas Adi Nugroho dan Kabag Persidangan Akhmad Harun.
Pimpinan Rombongan Wisata Edukasi dari SMA Muhammadiyah Gombong, Nurman Ruslan, mengatakan pihaknya telah mengajukan permohonan agar dapat diterima oleh wakil rakyat di gedung DPRD sejak tiga pekan lalu. Namun, hingga jadwal yang telah ditentukan tiba ternyata tidak ada anggota DPRD yang menemui.
"Ya, kami menyadari para anggota DPRD memiliki kesibukan yang luar biasa. Sehingga tidak dapat menemui kami," kata pria yang juga guru pengampu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SMA Muhammadiyah Gombong.
Namun demikian, Nurman, mengaku tidak terlalu mempermasalahkan tidak adanya anggota DPRD yang menemui mereka. "Karena dari Sekretariat DPRD mampu memberikan wawasan kepada anak-anak terkait dunia politik," ujarnya.
Nurman menjelaskan, pihaknya membawa anak-anak yang masih duduk di kelas 10 SMA Muhammadiyah Gombong ke DPRD untuk belajar tentang pendidikan politik langsung dari para politisi i DPRD Kebumen. Terlebih pada para siswa itu pada Pemilu 2019 mendatang, mereka akan menjadi pemilih pemula. "Karena pendidikan dari luar sekolah lebih efektif diserap oleh anak-anak," tegasnya.
Kabag Umum Setwan Sodikin, menjelaskan tidak adanya anggota DPRD yang menemui ratusan pelajar dari SMA Muhammadiyah Gombong, dikarenakan pada saat yang bersamaan anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Termasuk sekretaris DPRD juga tidak berada di tempat karena harus mendampingi anggota DPRD.
Sementara, Kabag Humas Setwan Adi Nugroho, memberikan gambaran singkat mengenai DPRD Kabupaten Kebumen. Adi Nugroho, memaparkan tugas pokok anggota dewan. Ia menerangkan, ada tiga hal yang menjadi tugas anggota dewan.
"Tugas pertama soal legislasi atau menyusun Perda, kemudian penganggaran dan terakhir tentang pengawasan. Ketiga ini saling berkaitan dengan kinerja eksekutif atau pemerintah," sebutnya.(ori)
