 |
| ilsutrasi |
Saat ini Pemkab Kebumen melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda tengah menyusun draft Perda untuk menindaklankuti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, Sekdes merupakan salah satu perangkat desa. Sehingga, pengangkatan Sekdes pun sama seperti halnya perangkat desa lain. "Nanti ada dua perda dan tiga perbup yang mengatur hal tersebut," kata Kasubag Pemdes dan Pertanahan pada Bagian Tapem Setda Pemkab Kebumen Eko Purwanto, Sabtu akhir pekan kemarin (16/4/2016).
Masing-masing yakni Perda tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perbup tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa, Perbup tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentain Kepala Desa, dan Perbup tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. "Jadi nanti ada SOTK di pemerintah desa, dan silahkan ditata dulu," imbuh Eko.
Begitu pula dengan Sekdes yang semuanya akan ditarik ke sejumlah instansi pemerintah. Menurut Eko, pengangkatannya bisa baru atau mutasi jabatan, misalkan dari kepala urusan (Kaur) menjadi Sekdes.
Eko pun menanggapi masalah Sekdes Jatisari Kecamatan/Kabupaten Kebumen Mahrup yang diberhentikan melalui manipulasi dokumen. Menurutnya, untuk mengangkat kembali Mahrup sebagai Sekdes Jatisari, saat ini sudah tidak bisa dilakukan. "Paling kalau memungkinkan menjadi staf perangkat desa yang statusnya bukan perangkat desa," jelas Eko.
Lebih lanjut, pengangkatan kembali Mahrup sebagai Sekdes Jatisari dapat dilakukan sebelum tanggal 20 Februari 2014. Namun sebelum tanggal tersebut, Kepala Desa Jatisari Muslihudin enggan melakukannya meskipun telah mendapat penjelasan dari pihak terkait. Praktis, setelah ada surat per 20 Februari 2014, maka sesuai aturan yang berlaku, pemerintah desa sudah tidak bisa melakukan pengisian perangkat desa lagi. Termasuk Desa Jatisari.
Untuk diketahui, pemberhentian terhadap Mahrup sebagai Sekdes Jatisari itu terbongkar adanya manipulasi dokumen. Bahkan Pemkab melalui surat Nomor 141/53 tanggal 2 Februari 2012 yang ditandatangani Plt Sekda drh Djatmiko saat itu, mencantumkan salinan amar putusan Pengadilan Negeri (PN) Kebumen Nomor 13/Pdt.G/2004/PN.Kbm terkait pemberhentian tersebut.
Dan Ketua PN Kebumen Duta Baskara SH MH melalui surat Nomor W12-U13/983/PDT.04.01/V/2012 tanggal 23 April 2012 menjelaskan bahwa amar putusan nomor 13/Pdt.G/2004/PN.Kbm itu merupakan perkara perceraian antara Laurentia Henny Lannywati Hadi Wibowo sebagai penggugat melawan Koni Chandra Harsono sebagai tergugat. (mam)
