 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Hal itu dikatakan Qoriah Dwi Puspa, saat membacakan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2015. Pembacaan tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2015, Selasa (26/4/2016).
"RSUD merupakan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Bahkan semua kinerja upaya kesehatan personal tidak dilaporkan dalam LKPJ," kata Qoriah, didepan rapat paripurna istimewa.
Ia juga membeberkan, dari data yang dilaporkan, maka tenaga kesehatan masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah ideal yang direkomendasikan WHO. Data ini bias/tidak sahih karena hanya melaporkan data tenaga yang bekerja UPT Dinas Kesehatan, yang semestinya juga merekap data tenaga kesehatan di RSUD dan RS Swasta.
"Sebagai contoh, dengan jumlah penduduk 1,3 juta, WHO merekomendasikan jumlah dokter umum 520 orang, Dokter gigi 143, Bidan 1300 orang dan perawat 1.527 orang," ujar politisi muda Partai Nasdem ini.
DPRD juga menyoroti, jumlah sarana prasarana dasar kesehatan berupa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sudah cukup baik. Dengan asumsi satu puskesmas mampu melayani 30.000 penduduk dan puskesmas pembantu melayani 10.000 penduduk. Maka puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada dapat melayani 1.820.000 penduduk. "Namun mengingat kualitas puskesmas pembantu tidak sama dengan puskesmas sehingga diperlukan langkah solusi," tegasnya.
Namun demikian, DPRD mengapresiasi atas keberhasilan Bupati Kebumen di bidang kesehatan yang telah berhasil meraih prestasi nasional menerima penghargaan Dharma Karya Kencana. Keberhasilan di level input berupa peningkatan cakupan pemberian Makanan Penambahan ASI (MP ASI), dan Cakupan imunisasi. Termasuk pemindahan RSUD, dan di level output penurunan Angka Kematian Bayi, Status Gizi dan Usia Harapan Hidup.
"Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) yang merupakan indikator kritis kesehatan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.Angka Kematian Bayi yang menurun tahun 2015 juga masih lebih tinggi dibanding tahun 2013," ungkapnya.
Lebih jauh, anggaran yang telah dikucurkan realisasi pada urusan kesehatan melalui APBD terhitung fantastis yakni mencapai Rp 207,506 miliar lebih. Menurutnya, urusan kesehatan merupakan bagian dari urusan wajib dan layanan dasar sehingga ketercapaian program menjadi suatu yang harus dievaluasi.
Menurut pandangan DPRD, besarnya anggaran yang dialokasikan kepada urusan Kesehatan belum seimbang dengan tingkat kemajuan (progres) yang dicapai. Misalkan realisasi pendapatan dari sektor kesehatan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2014 yang mencapai Rp 49,98 miliar lebih. Menurun menjadi Rp 4,7 miliar lebih.
Demikian pula pada capaian Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami kenaikan yang tidak signifikan yakni hanya 1 persen. Padahal UHH merupakan salah satu indikator kesehatan yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur index pembangunan manusia (IPM).
Angka kematian bayi yang masih mencapai 201 kasus, kematian ibu hamil meningkat pada tahun 2015 dengan alasan adanya kasus DBD. Selain itu, kurangnya jumlah bidan, tingginya penyebaran HIV/AIDS, malaria dan TB. Manajemen RSUD Dr Soedirman yang perlu ditingkatkan terutama dalam layanan pasien Jamkes, BPJS kelas III serta layanan obat yang antri pada BPJS dan iklim kerja yang tidak bersahabat dengan ego profesi dan ekonomi kelas pegawai, kurang responsif (peka) pada tindakan kasus kasus kesehatan masyarakat misikin seperti gizi buruk dan lainya.
DPRD meminta pihak eksekutif mengevalusi semua layanan kesehatan tersebut. Pemkab Kebmen diminta berupaya secara maksimal dalam penurunan angka kematian bayi dan usia harapan hidup, sehingga keberhasilan yang dicapai terlihat sistematis.
DPRD juga meminta urusan kesehatan untuk dilaporkan secara lebih lengkap dan komprehensip pada tahun yang akan datang khususnya kinerja RSUD. Pemenuhan tenaga kesehatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemerataan penempatan yang lebih baik. Salah satu alternatif cara penambahan tenaga adalah melalui penambahan tenaga kesehatan BLUD. "Reformasi budaya dengan membangun layanan berbasis pengabdian, ibadah dan akuntabilitas serta menghilangkan kastanisasi profesi dilingkungan RSUD Dr Soedirman," tandasnya.
Rekomendasi lain dari DPRD untuk pihak eksekutif di bidang kesehatan, yaitu, dalam Program Pemberantasan Penyakit Menular, DPRD merekomendasikan agar ada perhatian lebih terhadap transmisi HIV/AIDS, DBD, di masyarakat. Selanjutnya, program penyehatan lingkungan pondok untuk dilakukan secara komprehensif dengan pengobatan penyakit kulit menular langsung yang berpotensi menular di pondok pesantren. Serta optimalisasi layanan medis pada pasien BPJS kelas 3 atau Jamkes secara ramah, cepat dan maksimal.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Agung Prabowo itu dihadiri oleh Wakil Bupati Yazid Mahfudz, Sekda Adi Pandoyo, serta sejumlah pejabat di jajaran Pemkab Kebumen.(ori)
