Selain sosialisasi, politisi Partai NasDem ini juga ingin menyerap masukan serta tanggapan warga Kebumen terkait wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Bagi Partai NasDem, dalam mengambil keputusan harus mendengar suara rakyat, jangan sampai apa yang diputuskan bertentangan dengan rakyat.
Sosialisasi yang dipandu Tenaga Ahli DPR RI, Hasbulloh SSos MKesos ini juga dihadiri jajaran pengurus DPD Partai NasDem, kader serta anggota Fraksi NasDem di DPRD Kebumen dan masyarakat umum.
"Dalam proses demokrasi, suara rakyat sangatlah penting, karena itu kami hadir untuk mendengar aspirasi mereka, terutama mengenai perlu tidaknya GBHN kembali dihidupkan," ujar Amelia.
Sejumlah warga dan kader Partai NasDem silih berganti menyuarakan pendapatnya kepada politisi Partai NasDem yang duduk di Komisi IX DPR RI ini.
"Daripada menghidupkan kembali GBHN, lebih baik memperbaiki tatanan ataupun peraturan perundangan yang sudah ada," kata Haryono, warga Kebumen.
Menurut dia, GBHN sebagai produk Orde Baru bukannya tidak bagus. Hanya saja dikhawatirkan langkah tersebut bisa mereduksi kedaulatan rakyat. Seperti misalnya presiden sebagai orang yang akan menjalankan GBHN akan dipilih lagi oleh MPR yang diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara, bukan oleh rakyat melalui sistem pemilihan langsung.
"Padahal dengan sistem pemilihan langsung sangat bagus karena presiden benar-benar menjadi representasi pilihan rakyat," imbuhnya.
Sugeng, pengurus DPC Partai NasDem Kecamatan Sadang mengemukakan hal berbeda. Menurutnya, GBHN diperlukan agar arah pembangunan lebih jelas dan terarah. Pasalnya, pasca era reformasi, program pembangunan Indonesia tidak dilakukan untuk jangka panjang.
"Kalau dulu, rencana pembangunan diwujudkan dalam repelita, mulai dari Repelita I-V. Nah sekarang model seperti itu tidak ada lagi," imbuh pria paruh baya tersebut.
Dari penilaiannya, Arah pembangunan nasional saat ini cenderung berubah setiap ganti pucuk kepemimpinan karena perencanaan pembangunan kemudian lebih mengacu pada visi, misi, dan program pejabat terpilih saat kampanye.
Menanggapi hal tersebut, Amalia menuturkan jika wacana menghidupkan kembali GBHN adalah sebuah langkah baik. Namun harus dengan kajian dan pertimbangan serius. Yang perlu dikaji adalah apakah memang perlu menghidupkan kembali GBHN itu di tengah era demokrasi seperti sekarang.
"Harus diperjelas mana bagian GBHN yang ingin dihidupkan lagi. Jangan sampai mengembalikan sistem politik ke zaman Orde Baru dengan mengesampingkan kedaulatan rakyat," tegasnya.
Menurutnya, sistem sekarang sesungguhnya sudah bagus yaitu adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berlaku selama lima tahun. Tinggal diperbaiki kekurangan pada sistem sekarang. Hal itu sesuai dengan masa kepemimpinan sebuah pemerintahan yaitu berganti tiap lima tahun dan bisa melanjutkan satu periode berikutnya kalau terpilih kembali.
Dengan model itu, presiden terpilih diberi kebebasan untuk merencanakan pembangunan sepanjang tidak melanggar konstitusi atau UUD 1945.
Ditambahkan Amel, semua masukan dan saran masyarakat nantinya akan dibawa ke dalam pembahasan fraksi sebelum disidangkan di DPR.
"Karena itu kami ingin menggali sebanyak-banyak masukan dari masyarakat terkait hal itu," imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Amelia juga menekan tentang empat pilar berbangsa dan bernegara Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ideologi bangsa harus terus disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal ini penting demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (has)
