Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purworejo, Sigit Budi Mulyanto mengatakan,
Permasalah ekonomi tidak menjadi alasan utama proses pengajuan ijin cerai. Sebagian besar beralasan karena masalah ketidakharmonisan dengan pasangan.
"Sebagian atas dasar ketidakharmonisan. Tapi mungkin ada hal lain yang mendasar, tapi itu tidak pernah diungkapkan," kata Sigit Budi Mulyanto, kemarin.
Dari semua pengajuan, lanjutnya, BKD tidak bisa menahan keinginan pihak pemohon. Proses mediasi yang dilakukan juga mentok. "Sudah sulit disatukan lagi, karena kedua belah pihak sudah sama kuat," katanya.
Dari 11 pemohon pengajuan itu, Sigit merinci jika guru paling banyak yakni 4, disusul dari unsur kesehatan ada 2, dan sisanya dari berbagai fungsional.
"Guru tetap yang paling banyak kalau dipersentase karena jumlah PNS, sebagian besar adalah guru," pungkas Sigit.
Untuk seorang guru, lanjut Sigit, proses berjalan bertahap dimana akan meminta ijin kepada kepala sekolah, unit pelaksana teknis (UPT), Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dindikbudpora), sebelum akhirnya sampai di BKD.
"Dalam setiap jenjang ada proses mediasi yang dilakukan. Tak jarang waktu yang ditempuh bisa sampai setahun sampai di BKD," imbuhnya. (ndi)
