 |
| sudarnoahmad/ekspres |
Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo, menilai Musrenbang seringkali tidak dijadikan referensi kerja oleh SKPD. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat pesimis, sehingga menganggap Musrenbang tidak berguna dan hanya membuang waktu. Pada kesempatan itu, Cipto Waluyo meminta Musrenbang tahun ini bisa menghapus keraguan dan sikap pesimis masyarakat.
"Masyarakat banyak yang pesimis dengan Musrenbang. Kita harus bisa membuktikan bahwa Musrenbang ada gunanya, dengan begitu keraguan dan sikap pesimis masyarakat bisa dihapus," tegas Cipto Waluyo, pada acara Musrenbang Kabupaten Kebumen 2016 di Ruang Jatijajar Hotel Candisari Karanganyar, kemarin.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti anggaran di APBD Kebumen. Menurutnya, secara teoritis anggaran merupakan instrumen pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Namun dalam prakteknya, anggaran tidak bisa dilepaskan dari kepentingan berbagai pihak yang harus diakomodasi. Anggaran juga menjadi ajang kompromi kepentingan politik yang sedang bersaing.
Menurutnya, berbagai pihak dan kelompok kepentingan akan berebut pengaruh dalam memutuskan alokasi anggaran. Itulah yang disebut dengan anggaran sebagai medan tempur berbagai kepentingan.
Cipto melanjutkan, pihak-pihak yang bertempur meloloskan kepentingannya dalam penyusunan anggaran harus memikirkan skala prioritas ketika mengalokasikan anggaran. Anggaran itu memiliki fungsi distributif, lanjut dia, harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk itu penyusunan anggaran harus menggunakan prioritas kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja dan jaminan sosial. "Boleh saja bertempur namun harus memikirkan kepentingan yang lebih besar, tegasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Kebumen HM Yahya Fuad, menyatakan dirinya sependapat dengan Ketua DPRD Cipto Waluyo. Menurut Fuad, sudah saatnya Pemkab Kebumen dan DPRD Kebumen membuktikan kepada masyarakat bahwa Musrenbang kali ini serius memikirkan nasib rakyat Kebumen. Fuad juga mengajak pejabat di Pemkab Kebumen serta anggota DPRD Kebumen untuk menggunakan kekuasaannya dengan benar.
"Mari kita buktikan bahwa Musrenbang ini bukan Musrenbang-Musrenbangan, Musrenbang yang abal-abal. Semua yang hadir disini mempunyai kekuasaan untuk menggunakan anggaran. Maka gunakanlah kekuasaan anda dengan benar," ujarnya.
Untuk diketahui, ada sebuah tradisi dan ritual yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pemkab Kebumen. Sebuah tradisi dalam menjaring aspirasi masyarakat, untuk perencanaan sebuah pembangunan. Musrenbang, yaitu kegiatan yang selalu digelar setiap tahunnya oleh semua pemerintah kabupaten dan kota, tak terkecuali di Kebumen. Sebelum digelarnya Musrenbang tingkat kabupaten, diawali dengan Musrenbang tingkat desa dan Musrenbang kecamatan.
Setelah itu ada lagi Musrenbang provinsi dan Musrenbang nasional. Tradisi Musrenbang sendiri awalnya dimulai setelah munculnya konsep otonomi daerah. Saat itu muncul tuntutan agar konsep pembangunan tidak lagi menggunakan paradigma top down, seperti zaman orde baru.
Sejumlah kalangan, mulai dari akademisi hingga LSM, menilai perlunya partisipasi masyarakat dalam merencanakan sebuah pembangunan di daerah, atau konsep bottom up. Musrenbang sendiri awalnya dirancang sebagai sebuah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan. Untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan level tingkatannya. Kata kunci dalam Musrenbang adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dianggap sangat penting dalam Musrenbang.(ori)
