• Berita Terkini

    Jumat, 22 Januari 2016

    Pendaftar Sensus Ekonomi Lebihi Formasi

    agung/ekspres
    PURWOREJO-Enam ratus lima puluh orang akan direkrut Badan Pusat Statistik (BPS) Purworejo untuk melakukan pendataan ke masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2016 pada bulan Mei mendatang. Dibuka sejak tangga 7 Januari lalu, hingga kemarin, Selasa (19/1/2016
    ) lebih dari 800 peminat telah mengajukan berkas pendaftaran.

    "Syarat pendidikan minimal adalah SMA, tapi banyak yang memiliki bekal sarjana yang mendaftarakan diri. Bahkan mereka masih fresh graduate," ujar Kepala BPS Purworejo, Drs Wazirrudin saat ditemui di Kantornya, kemarin.

    Diungkapkan Wazirrudin, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada peminat petugas pencacah hingga hari ini, Rabu (20/1). "Syarat yang utama selain pendidikan adalah mereka harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tulisan harus bagus dan usia maksimal 50 tahun," ujarnya didampingi Kabag TU Ir Esti Prabaningsih.

    Ditambahkan, pengumuman lolos tidaknya peminat akan disampaikan 29 Februari. Sebelum terjun ke lapangan, mereka akan mendapatkan pembekalan selama empat hari di bulan April.

    Lebih jauh diungkapkan bahwa Sensus Ekonomi 2016 merupakan program BPS Pusat dan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional.

    "Dari pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh ini, diluar sektor pertanian, akan mampu menghasilkan gambaran lengkap  level dan struktur sektor ekonomi non-pertanian," katanya.

    Dijelaskan bahwa sasaran sensus adalah masyarakat yang memiliki usaha baik usaha di lokasi tetap, tidak tetap ataupun keliling. Sedangkan cakupan pelaku usaha adalah dari unsur pemerintah, lembaga non profit, rumah tangga, di rumah tangga dan korporasi atau perusahaan.

    "Jadi yang disensus itu semuanya dari unit usaha terkecil hingga yang baik besar. Tidak hanya swasta tapi pemerintah juga disasar," tambahnya.

    Wazirrudin berharap masyarakat atau pelaku usaha untuk menjawab dan memenuhi pertanyaan dari petugas dengan jujur dan benar. "Ini sangat penting karena nantinya akan dijadikan salah satu acuan bagi pemerintah pusat ataupun daerah untuk menentukan kebijakannya," pungkas Wazirrudin. (baj)


    Berita Terbaru :


    Scroll to Top